200 M PROYEK APBD MEMPAWAH MENGGUNAKAN DANA SILUMAN

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, MEMPAWAH –  Pelaksanan proyek APBD Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015 sarat dengan KKN, indikasi ini terlihat dari pembahasan anggaran yang saat ini sedang di godok pihak legislatif. Untuk dana APBD yang telah di sahkan pada desember 2014 senilai 814 M ternyata penyerapan dilapangan sampai dengan saat ini melebihi anggaran tersebut, dari beberapa sumber bahwa pihak excekutif menyampaikan nilai anggaran yang sudah diserap mencapai 1 Triliun lebih.

Salah satu anggota legislatif yang tidak bersedia disebutkan namanya membenarkan bahwa dalam tahun anggaran ini ada kurang lebih 200 M yang tidak masuk dalam APBD Murni maupun dalam rencana perubahan APBD, sehingga pihak legislatif saat ini dibuatnya pusing, karena pembahasan perubahan anggaran sampai saat ini masih berlangsung dan akan diputuskan pada tgl 13 Oktober 2015 nanti.

Ditempat terpisah ketua LAKILaki Kalbar Desak Kejati Usut Kasus Perumahan Khusus Rakyat. Lanjut Baca ... » (Laskar Anti KorupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » Indonesia) Kab. Mempawah Bpk. Andi Komarudin menjelaskan bahwa dari hasil temuan timnya di lapangan didapatkan banyak indikasi kecurangan yang dilakukan pihak Excekutif dalam hal ini Bupati Mempawah dalam mengatur proses penyerapan anggaran APBD, sehingga dia meminta kepada lembaga Legislatif untuk tidak menyetujui perubahan anggaran yang diajukan oleh pihak executif, karena sudah jelas bahwa hal ini melanggar peraturan yang ada, dan jika pada tgl 13 Oktober 2015 nanti perubahan anggaran ini disetujui berarti pihak legislatif pun terindikasi kerjasama dalam melakukan pelanggaran ini.

Masih menurutnya bahwa nilai 200 M ini diserap oleh proyek-proyek APBD, dan anehnya proyek-proyek tersebut sudah dalam proses pekerjaan, seperti contoh proyek peningkatan jalan di Sei Bukit – Sei Deram dan Sei Deram – Sekabuk yang menelan biaya hampir 75 M, peningkatan jalan di Sui Pinyuh dengan pagu dana hampir 5 M dan masih ada beberapa titik proyek yang sampai saat ini sudah mulai dan sedang dikerjakan. Dari mana anggaranya ? jelas Bpk. Andi sementara sampai saat ini belum disetujui perubahan anggaranya,  seakan-akan ini dipaksakan sekali, berarti jelas proyek-proyek tersebut di danai dengan dana siluman yang tidak jelas aturanya.masih menurutnya penyerapan anggaran terbesar ada di Dinas Pekerjaan Umum(PU). Yang lebih mencengangkan lagi tuturnya, tim nya menduga adanya pengendapan dana (Mendepositokan) ini di salah satu Bank, sehingga bunga dari anggaran ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Dari masalah ini, Ketua LAKI Kab. Mempawah Bpk. Andi Komarudin meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menindak lanjuti permasalahann ini khususnya dari Mabes POLRI, KPK, dan Kejagung, hal ini karena dirasa penegakan hukum di Kalimantan Barat  terutama di Kab. Mempawah sangat lemah khususnya untuk perkara Tindak Pidana Korupsi.(wie)

(dibaca 552 X)