Tiga Lembaga Bahas Indikasi Korupsi Perambahan Hutan di Kalteng & Kalbar

| Share on Facebook

20151104_131332LENSAKAPUAS, JAKARTA –  Kerjasama 3 lembaga, yakni Aidenvironment, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) duduk satu meja membahas “Indikasi korupsi dalam perambahan dan pembakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat” di ruang C-19 Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebagaimana dalam rilis undangan yang diterima LensaKapuas Rabu (4/11), dalam audiensi tersebut, dihadiri oleh sejumlah perwakilan masing – masing lembaga, diantaranya Mouna Wasef dan Tama S Langkun dari peneliti ICW, Ivan Valentino dari Aidenvironment, Timer Manurung dan Eva dari Kartika Staf Direktorat Litbang KPK, serta Dian Patria Plt.Direktur Litbang KPK.

Dalam paparannya, Ivan Aidenvironment mengaku  mempunyai data mengenai daftar perusahaan yang melanggar peraturan terkait tata ruang (RTRWP) dan peraturan tentang kawasan hutan, sehingga tidak layak mengikuti skema PP 60/2012, dan juga potensi kerugian negara yang diakibatkan dari penyalahgunaan lahan di Kalimantan Tengah dan Barat, yang digunakan untuk kebun sawitSawit Kalbar Terkendala Tata Ruang dan Pelabuhan. Lanjut Baca ... ».

“Ada daftar perusahaannya, lengkap sampai luas lahan yang disalahgunakan dan peta terbaru tahun 2014, yang siap dibuka jika belum ada tindakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum untuk menangani hal ini. Di Kalimantan Tengah dan Barat, terdeteksi tidak hanya hot spot, tetapi juga ada fire spot yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan pelanggar tata ruang (RTRWP) dan PP No.60 Tahun 2012. Perlu dilakukan peninjauan/ review terhadap ijin perusahaan terutama yang berada di kawasan lindung dan konservasi,” beber Ivan.

Sementara, peneliti ICW Mouna mengungkapkan, ada 194 perusahaan yang dinyatakan tidak lolos dari tata ruang (RTRWP) dan PP No.60 Tahun 2012 di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. “Dari 194 perusahaan, selama setahun saja (tahun 2012), bisa dihitung potensi kerugian negara yang diakibatkan sebesar 21,59 triliun dari dua propinsi ini. Kalteng yang berjumlah 105 perusahaan, potensi kerugian negara sebesar 16 triliun dan Kalbar yang berjumlah 89 perusahaan, potensi kerugian negara sebesar 5,59 triliun,” sebut Mouna.

Menurut dia, perlu dilakukan diinvestigasi lebih lanjut apakah terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah sehingga menerbitkan ijin yang tidak sesuai dengan tata ruang dan kawasan hutan.

Sementara, Staf Direktorat Litbang KPK Eva Kartika berjanji akan menindaklanjuti data yang masuk. “Data beserta lampiran daftar 194 perusahaan ini diterima dan akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Litbang KPK meminta dibuat dalam bentuk matrix, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilanggar perusahaan ini, misal RTRWP, PP 60/2012, UU No.41 Tahun 1999, dan lainnya.

Litbang KPK, menurut Eva, sudah berencana membentuk supervisi khusus sawit, selain ada tambang, hutan tanaman industri (HTI dan migas).

Dalam audiensi tersebut, tiga lembaga tersebut berharap Litbang KPK dan kelompok masyarakat sipil bisa bekerjasama secara periodik untuk memecahkan masalah hutan ini. (Redaksi)

(dibaca 280 X)