6 Ultimatum Koalisi Masyarakat Anti Korupsi

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 9 Desember lalu, menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Dalam Siaran Persnya,  Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menginginkan masyarakat dan lembaga negara harus bersatu melawan koruptor.

Sayangnya,  DPR kita justru berlaku sebaliknya. DPR memilih menjadi bagian dari pelemahan gerakan anti korupsi. DPR begitu ngotot untuk merevisi UU KPK sebagai jalan pelemahan lembaga anti rasuah tersebut. DPR diam saja ketika Pimpinam KPK dikriminalisasi. DPR sengaja menunda pemilihan pimpinan KPK.

Selain itu, DPR justru bersatu padu melindungi SN yang telah terbukti melakukan pelanggaran etik. Ini sungguh ironis. 

Untuk itu kami dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menuntut:

  1. Menolak pelemahan KPK dengan tidak merevisi UU KPK.
  2. Percepat seleksi Pimpinan KPK.
  3. Hentikan kriminalisasi Pimpinan KPK dan Pegiat Anti Korupsi.
  4. Meminta MKD untuk tegas menindak SN yang telah melakukan pelanggaran etik,  agar kewibawaan lembaga DPR pulih.
  5. Mendorong agar pilkada serentak dapat berjalan dengan bersih tanpa adanya politik uang.
  6. Pilih calon pemimpin yang pro terhadap agenda pemberantasan korupsi.” 

(Red)

 

(dibaca 267 X)

None found.