Ada Apa Dengan Keputusan KPU Sekadau ?

| Share on Facebook

yansen dan tim datangi kpu sekadau

Yansen : Tanggal Tanda Terima LHKPN Sama, Yansen – Sahar digugurkan, Pensong Koq Bisa Lolos. 

LENSAKAPUAS, SEKADAU – Keabsahan Surat Tanda Terima LHKPN  tanggal 5 Agustus 2015 dan Surat klarifikasi KPK tanggal 21 Agustus yang dijadikan dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau mendiskualifikasi pencalonan pasangan Yansen – H. Saharudin dalam Pilkada Sekadau 2015 hingga dikeluarkannya Keputusan KPU Sekadau tentang Penetapan Calon digugat.

“KPU hanya meminta klarifikasi Surat Tanda Terima LHKPN tanggal 5 Agustus 2015 dari KPK.  Kenapa tidak menyebut tanggal 11 dan 18 Agustus? Seharusnya 5, 11, dan 18,” tanya Yansen kepada Komisioner KPUketika menyampaikan keberatannya di ruang aula KPU  Sekadau, Kamis, 27 Agustus 2015.

Untuk memastikan bahwa pasangannya H. Saharudin telah melaksanakan mekanisme yang dipersyaratkan dalam pengurusan LHKPN, Yansen mengatakan bahwa dirinya telah menghubungi langsung pejabat KPK yang menangani berkas dimaksud. “Tadi pagi saya sudah menelpon 2 pejabat yang menangani LHKPN di  KPK, menanyakan apakah benar H. Saharudin menyampaikan LHKPN model A dan B di KPK, dan dijawab benar oleh mereka,” kata Yansen menirukan jawaban yang ia dapatkan dari petugas di KPK.

Oleh karena itu, kata dia, tidak ada alasan KPU Sekadau menggugurkan pencalonan dirinya bersama H. Saharudin.”Sama sekali tidak alasan. Itu yang menjadi persoalan yang utama. Setelah itu, kami melihat mail/website KPK, ternyata Surat Tanda Terima LHKPN an. Pensong juga tanggal 18 Agustus.  Kenapa Pensong diterima dan diluluskan, sedangkan kami digugurkan kalau alasannya seperti itu,” tanyanya.

Menurut Yansen, surat KPK tanggal 21 Agustus tersebut hanya bersifat biasa, sebatas menyampaikan informasi. “Kalau informasi itu bisa dipakai dan bisa tidak. Tidak ada isi surat KPK itu yang menyatakan harus digugurkan, sama sekali tidak ada. Dimana independensinya KPU?” cecar mantan Bupati SanggauSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » itu kepada KPU.

KPU Sekadau, kata dia, hanya berdasarkan informasi saja langsung memvonish dirinya dan H. Saharudin tidak lulus. Ia pun menyayangkan KPU yang mempertimbangkan Surat Tanda Terima LHKPN yang tanggal 11 dan 18 Agustus an. H. Saharudin.  “Kalau dipertimbangkan sesuai alasannya, artinya LHKPN itu sejajar dengan surat pengunduran diri dari PNS, anggota DPRD, dan lain – lain, itu sama. Kedudukan hukumnya sama,” sebut Yansen.

Atas dasar itulah Yansen menilai, bahwa Putusan KPU Sekadau yang menganulir pencalonannya sebagai Bupati Sekadau bersama Wakilnya H. Saharudin tidak proporsional dan profesional. “Menjatuhkan kami dengan itu. Kami dizolimi,” kesal Yansen.

Selanjutnya, terkait surat yang dilayangkan KPU untuk menunda proses pencabutan nomor urut calon pada Rabu (26/8) kemarin juga menjadi atensinya dalam pertemuan itu. “Kenapa sudah kita sampaikan supaya jangan dilakukan cabut undi dulu karena ada persengketaan, kenapa masih cabut undi? Kita semua tahu bahwa kalau ada persengketaan tidak boleh dilanjutkan, Law (hukum) internasional juga sama. Kenapa kok tetap cabut undi, tidak bisa menunggu dua hari, tiga hari, atau seminggu,” cecarnya lagi.

Atas dasar itulah, Yansen kemudian meminta KPU untuk mencatat keberatan yang telah ia sampaikan. “Karena sangat merugikan dari aspek kronologis, legalitas, dan nilai,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, karena persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu, maka ia meminta agar semua dokumen pencalonan semua pasangan calon harus dibuka secara transparan ke publik. “Aspek pemerintahan yang baik dan bersih itu adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Karena saya adalah masyarakat, saya akan menggunakan hak saya atas asas partisipasi masyarakat untuk melihat hal ini. Jangan sampai kita dizolimi. Kami hanya sekedar mengingatkan bahwa Pilkada ini sangat berguna dan ditunggu-tunggu masyarakat dalam rangka menghantar amanat rakyat,” tandas pria pecinta olahraga sepak bola menyudahi pembicaraannya.  (Novi)

(dibaca 607 X)