Adi Yani : Banyak Perusahaan Tidak Taati Aturan

| Share on Facebook
adi yani

adi yani

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Kepala Bidang Dampak dan Penataan Hukum Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalbar, Ir. H. Adi Yani  mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mentaati ketentuan mengenai dampak pemeliharaan lingkungan hidup. “Contohnya,  ada beberapa perusahaan yang membuka lahan masih dengan cara membakar dan membuang limbah dengan cara siluman meskipun sudah sudah dibikin Ipal pembuangan limbah, tapi dibuang tanpa melalui itu,” ujar Adi Yani disela-sela kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Inspeksi Proper di salah satu hotel di Pontianak belum lama ini.

BLHD Kalbar, kata Adi Yani, selama ini selalu melaksanakan inspeksi ke lapangan. Namun, ia mengakui  karena keterbatasan SDM (jumlah petugas), sehingga  tidak semua bisa langsung diberi penilaian. “Nah, untuk itulah maka dilakukan kegiatan ini, disamping kegiatan proper, kita juga selalu melakukan inspeksi di luar perusahaan proper ini,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebenarnya PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) tersebut sudah di lakukan belasan tahun yang lalu. “Tapi sejak tahun 2011, itu dilimpahkan ke provinsi untuk menilainya, dari situ lah kita lakukan bimtek. Tahun 2011 ada 20 orang, kemudian tahun 2012, tahun 2013, dan pada tahun 2014 ini bertambah lagi,” terang Adi Yani.

Mengenai tugas mereka, apakah langsung ke lapangan atau kah administrasi terlebih dahulu merupakan strategi dan trik yang harus dilakukan berkenaan dengan lingkungan house keeping (kebersihan). “Limbah cairnya dianalisa di laboratorium,  kemudian  ke mana alirannya. Kebanyakan biasanya ke sungai, air sungai kita analisa juga sempelnya, selanjutnya udara, karena dia ada cerobong asap, itu di analisa juga,” ulas Adi Yani.

Menurutnya, kalau di atas batas kewajaran atau di atas ambang emisi, maka aka dikenakan tingkatan hitam. “Kalau tingkatannya hitam, maka  dilakukan penyidikan full, setelah penyidikan ya mungkin bisa ke pengadilan,” tegas Kabid Dampak dan Penataan Hukum BLDH Kalbar.

Ia juga berjanji kedepannya akan menambah lagi perusahaan yang akan dinilai. “Yang pertama 25, naik jadi 32, naik 35 tahun depan mungkin naik jadi 75 perusahaan. Semua perusahaan akan kita libatkan sehingga kontrol kita terhadap perusahaan akan lebih baik,” tandas Adi Yani. (novi)

(dibaca 688 X)