Ajukan Bipartit, Karyawan PT. Steadfast Marine Malah Dipolisikan

| Share on Facebook
mediasi

Ket. Foto – Kiri : Suasana rapat MediasiI di Aula Mapolsek Pontianak Utara (03/02/2016). Kanan : Foto bersama PK Steadfast Marine di halaman Mapolsek Utara sesaat setelah mediasi selesai

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat BuruhKorwil SBSI Protes Disnakertrans Kalbar. Lanjut Baca ... » Sejahtera Indonesia Kalimantan Barat (KSBSI KALBAR ) Suherman, SE mengungkapkan bahwa  perselisihan hubungan industrial adalah ranah Dinas Tenaga Kerja, bukan Kepolisian. “Selama tidak mengandung unsur pidana, maka polisi tidak berhak ikut campur,” tegas Suherman, Rabu (03/2).

Hal tersebut ia sampaikan terkait adanya pengaduan an. HRD PT. Steadfast Marine Pontianak terhadap Pengurus Komisariat  (PK) Federasi Logam, Mesin dan Elektronik (F. LOMENIK SBSIKorwil SBSI Protes Disnakertrans Kalbar. Lanjut Baca ... ») Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Steadfast Marine Pontianak ke Polsek Pontianak Utara.

“Kami selaku Tim Korwil yang menaungi PK  tersebut, tentunya akan terus memberikan advokasi atau pendampingan selama proses ini berlangsung,” kata Herman belum lama ini.

Laporan pihak perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal itu, jelas Herman, bermula saat PK yang diketuai oleh Yayan darmiansyah dan sekretaris Sardi tersebut bermaksud mengajukan Bipartit terkait beberapa permasalahan internal. Diantaranya, mengenai status karyawan, penyelesaian masalah BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, masalah serikat pekerja dengan Manager HRD, penyelesaian upah lembur karyawan, ketentuan karyawan yang datang terlambat dan hal lainnya yang belum terselesaikan sampai saat ini.

“Apabila Bipartit tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai aturan yang berlaku, maka mereka bermaksud melakukan mogok kerja. Bukannya mendapat sambutan baik dari HRD, mereka malah dilecehkan dengan perkataan yang tidak pantas. Kemudian HRD membuat pengaduan ke Polsek Pontianak Utara dengan dalih merasa terancam,” tutur Herman.

Menindaklanjuti aduan tersebut, pada Rabu (03/02) kemarin, diadakan mediasi antara ledua belah pihak di aula Polsek Pontianak Utara yang difasilitasi langsung oleh Kapolsek Pontianak Utara. Dalam mediasi itu semua pihak hadir, HRD perusahaan beserta kuasa hukumnya  dan perwakilan PK PT. Steadfast Marine yang didampingi oleh Tim Advokasi Korwil KSBSI Kalbar.

Ketika proses mediasi berlangsung, Korwil KSBSI Kalbar bersama Tim selaku kuasa hukum dari PK PT. Steadfast Marine sempat memberikan penjelasan kepada pihak kepolisian bahwa  masalah tersebut bukan ranahnya kepolisian.

Atas penjelasan Korwil KSBSI, kepolisian beralasan bahwa pihaknya tidak boleh menolak aduan masyarakat. “Sesuai aturan, kami tidak boleh menolak setiap pengaduan yang masuk, hanya nanti akan kami pelajari apakah pangaduan tersebut layak  untuk ditingkatkan atau kami limpahkan kepada instansi yang lebih berwenang,” jelas Ipda Juanda, Kanit Reskrim  mewakili Kapolsek. Suasana pun sedikit memanas, hingga terjadi perdebatan yang cukup alot antara kuasa hukum kedua belah pihak, namun dapat ditengahi oleh aparat kepolisian yang bertindak selaku mediator.

HRD PT Steadfast Marine, Rudi, yang hadir dalam mediasi tersebut sempat mengelak, ketika dicecar berbagai pertanyaan dari Tim Kuasa Hukum dari KSBSI Kalbar.  Bahkan ia sesumbar akan siap melakukan perlawanan atas apa yang dituntut oleh para karyawan.  ”Kalo anda jual kami siap beli,” tantang Rudi, HRD PT Steadfast dengan gaya sedikit sombong.

Hingga berakhirnya proses mediasi, belum ada keputusan yang bersifat final. Namun, kedua belah pihak menyepakati bahwa semua permasalahan akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan dan akan diadakan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pemilik dan General Manager perusahaan, sehingga dapat segera diambil keputusan setelah perayaan hari raya Imlek 8 Februari mendatang.

Usai mediasi, Ketua PK PT Steadfast Darmiansyah mengatakan bahwa pihaknya akan terus berjuang dengan gigih sampai hak-hak karyawan dipenuhi perusahaan. “Kita bukan provokator yang akan merongrong perusahaan, kami cari makan di sini, jadi tidak mungkin kami akan merugikan perusahaan. Tapi tolong hak kami dipenuhi sesuai aturan yang berlaku, simple aja kan,” ujar Darmiansyah.

Untuk diketahui, Bipartit dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jangka waktu penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. (fauzi)

(dibaca 568 X)