Alat Peraga Kampanye Ilegal Tersebar di Aceh

| Share on Facebook
posko-1

Foto : Posko Pemenangan PA di lokasi lahan milik TNI AD

 

 LENSAKAPUAS, LANGSA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bening, Sukri AsmaAksi Brutal Ketua Komisi I DPRA Dapat Kecaman. Lanjut Baca ... »,di Langsa, Jum’at, meminta institusi terkait agar menertibkan alat peraga kampanye ilegal yang tersebar diseluruh pelosok Aceh, seperti pemasangan bendera partai tertentu di atas pohon, disepanjang pembatas jembatan dan pohon bercat warna bendera partai.

“Instansi terkait harus bersikap dan menertibkan alat peraga ilegal. Pohon kayu dicat warna bendera partai. Pembatas jembatan juga demikian. Ini mohon menjadi perhatian semua pihak termasuk aparat keamanan,” ujar Sukri.

Menurut dia, setiap pasangan calon baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota dan wakil walikotaEdi Kamtono Optimis Menang Satu Putaran. Lanjut Baca ... » sudah disampaikan pemberitahuan tentang area pemasangan alat peraga kampanye. Tapi, mengapa masih ada yang tidak patuh terhadap aturan. Hal ini terjadi secara masif diseluruh Aceh, sehingga perlu ditindaklanjuti segera agar tercipta Pilkada damai di propinsi paling ujung pulau sumatera ini.

Sukri menguraikan, jika merujuk pasal 20 ayat (3,4, dan 5)  UU Nomor 7 tahun 2015 tentang Pilkada bahwa lokasi alat peraga kampenye tidak dipasang di tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan lainnya. Kemudian, pemasangan alat peraga juga memperhatikan etika, estetika, keindahan dan kebersihan disekitar lokasi.

“Jadi kalau dipohon ada bendera, terus pohon dicat, pembatas jembatan dicat, ini tidak mencerminkan pemahaman pasal 20 ayat 3,4 dan 5 UU No 7 tahun 2015. Perlu segera ditertibkan,” sebut Sukri.

Kemudian, Sukri juga menyoroti pemasangan alat peraga dan pendirian posko tim pemenangan calon gubernur/wakil gubernur nomor urut 5, Muzakir Manaf-TA Khalid dan walikota dan wakil walikota Langsa nomor urut 4, Usman Abdullah-Marzuki Hamid yang diusung Partai Aceh dipasang di lokasi tanah milik TNI AD di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama.

Sepertinya, lanjut Sukri, tim pemenangan dimaksud tidak paham regulasi dan nyaris tak membaca aturan main Pilkada sehingga apa yang dilakukan tim itu bisa merugikan calon yang didukung.

“Ini harus dicabut alat peraga di Pondok Kemuning itu. Lahan milik TNI AD, milik negara harus steril dari posko, baliho, spanduk maupun bendera partai politik. Bila dibiarkan menjadi preseden buruk,” tandas Sukri Asma.

 

(dibaca 56 X)