AMAN Kalbar Pegang Bukti Perusahaan Bakar Lahan

| Share on Facebook

AGApitus

Agapitus :  Penegakan Hukum Nihil  

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Aktivist Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Agapitus menepis tudingan pemerintah yang menganggap Masyarakat Adat sebagai penyebab  timbulnya bencana kabut asap.

“Masyarakat Adat kerap menjadi kambing hitam oleh pemerintah sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap, karena tradisi ladang berpindah. Tapi itu tidak bisa dibuktikan. Masyarakat Adat bekerja mengikuti pola pengaturan waktu sejak jaman dulu dan tidak pernah terjadi kabut asap. Tapi sebaliknya, sejak pemerintah marak mengeluarkan ijin-ijin konsensi perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawitSawit Kalbar Terkendala Tata Ruang dan Pelabuhan. Lanjut Baca ... », barulah kita mengalami yang dinamakan bencana kabut asap,” ujar Agapitus disela-sela kegiatan Inkuiri Nasional Komnas HAM di Lantai III Rektoran Untan Pontianak, Jumat, 3 Oktober 2014.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kata dia, ada banyak bukti yang menunjukan bahwa aktifitas pembukaan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan metode praktis dengan cara membakar.  Hal tersebut, menurut Agapitus dilakukan oleh para pengusaha perkebunan karena bisa menekan tingginya biaya operasional.

“Dengan cara membakar, akan jauh lebih murah dan mudah. Selain itu, dengan cara pembakaran akan membuat lahan menjadi subur, makanya hampir seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukannya. Kita bisa tunjukan bukti dokumentasi yang ada,” ungkapnya.

Terlepas sengaja atau tidak sengaja, lanjut Agapitus, yang jelas lahan yang terbakar berada di lokasi ijin konsensi perusahaan. “Artinya, kalau kita mau melihat siapa yang bertanggungjawab, tentu yang memiliki ijin konsensi, karena ijin diberikan kepada mereka untuk mengelola termasuk menjaga jangan sampai lahan terbakar,” jelas Aktivist AMAN Kalbar.

Hanya saja, kata dia, hingga saat ini belum melihat adanya kesungguhan dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pihak yang telah terbukti melakukan aktifitas pelanggaran di bidang lingkungan hidup itu. “Dengan fakta-fakta yang ada, kita sampai hari ini belum pernah mendengar ada perusahaan yang disanksi dari penegak hukum,”   ujar Agapitus.

Kendati demikian, ia tetap menaruh harapan dan kepercayaan bahwa aparatur negara, khususnya aparat penegak hukum konsisten  menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat luas. “Kita masih optimis, karena ketika kita mengalami bencana asap, yang dirugikan semua pihak. Sementara, udara segar dan lingkungan yang bersih diperlukan oleh semua mahluk hidup, dan ini harus menjadi perhatian yang serius,” tandasnya.

Editor : novi

(dibaca 746 X)