Aneh, Sudah Diblacklis Masih Dapat Proyek

| Share on Facebook
Persoalan Administrasi Yang Muncul

Penentuan pemenang lelang Jalan Baru Batas Kota SanggauSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... »-Sekadau, AWI dan LIP NKRI nilai secara administratif salahi aturan. Foto bawah :  Kondisi infrastruktur di wilayah Timur Kalbar..

LENSAKAPUAS, PONTAIANAK – Ketua DPD Aliansi Wartawan Indoneisia (AWI) Provinsi Kalimantan Barat, Budi Gautama mensinyalir penentuan pemenang pembangunan jalan baru batas kota Sanggau-Sekadau (relokasi) diduga kuat menyalahi aturan. Pasalnya, kata Budi, proyek jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PU senilai Rp11.485.000.000,00 itu dimenangkan oleh perusahaan yang sudah diblacklist.

“PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama dengan surat penunjukan Nomor : KU/08.01/BM-PJNW.II/PPK.09/97 tanggal 3 Maret 2014 yang diketahui masuk dalam daftar hitam (blacklist), berdasarkan data Inaproc LKPP terhitung tanggal  7 Maret 2014 s/d 6 Maret 2016 yang ditayangkan pada tanggal 1 April 2014. Ini kan pelanggaran. Tapi kenapa dimenangkan oleh penyedia jasa?”  tanya Budi sedikit  heran.

Menurut dia, salah satu persyaratan penentuan pemenang lelang adalah perusahaan tersebut tidak masuk dalam daftar Hitam. Inilah pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja,” ucap Budi. Karenanya, secara tegas Budi mengatakan bahwa penentuan pemenang tersebut bertentangan dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, dimana perusahaan yang dimasukan dalam daftar hitam tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah selama 2 tahun.

“Bahkan kalau kita menyimak bunyi Perka LKPP No 7 Tahun 2011 tentang Juknis Operasional Daftar Hitam, maka direktur perusahaan yang menandatangani kontrak juga dimasukan dalam daftar hitam, Sehingga,  untuk paket-paket lainnya bisa juga dilihat dalam akte perusahaan apakah nama tersebut termasuk dalam daftar nama pengurus perusahaan. Seandainya ditemukan maka ketentuannya perusahaan tersebut tidak dapat ditunjuk sebagai pemenang,” jelas Budi.

Begitupun halnya Ferry Agusrianto. Ketua Umum DPP (Lembaga Investigasi Pembangunan Negera Kesatuan Republik Indonesia) LIP-NKRI itu juga mempertanyakan  penanganan paket pekerjaan pembangunan jalan baru batas kota Sanggau – Sekadau (Relokasi ) yang masuk dalam Pelaksanaan jalan nasional wilayah II Propinsi Kalbar itu. “PT. Tirta Dhea Addoniecs sebagai pemenang tender yang dibuktika dengan surat penunjukan Nomor: KU.08.01/KM-PJNW.N II PPK.09/97 tanggal : 3 maret 2014. Namun, anehnya tayangan portal INAPROP LKPP tanggal 1 April 2014 perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam, yang  berlaku mulai  tanggal 7 maret 2014 sampai dengan 6 maret 2016. Ada apa dibalik ini. Apakah ada indikasi permainan? tanya Ferri.

Dijelaskannya, dalam peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Teknis Operasional Daftar Hitam yang Tertuang dalam BAB I Ayat I dikatakan bawa Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/Jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan  sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan Barang/Jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya.

“Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (2) huruf  e berbunyi “Melakukan perbuatan lalai/cedera janji dalam  melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK.” Dan Pasal 3 ayat (2)  huruf f  berbunyi “Meninggalkan Pekerjaansebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggung jawab”.  Pasal 4 ayat (6) berbunyi “Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti  Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa diseluruh K/L/D/I Selama 2 (dua) tahun kalender.” Kemudian Pasal 4 ayat (7) “Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak Tanggal ditetapkan.”

“Apabila merujuk pada ketentuan tersebut, seharusnya suatu perusahaan yang turut dalam tender/lelang paket suatu pekerjaan tidak dapat ikut dan gugur karena sudah cacat secara hukum dan ketentuan yang berlaku,” kata Ferry.

Seharusnya, kata dia, LKPP sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan penggadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Penggadaan Barang/Jasa Pemerintah, proaktif dan cepat.

Dikonfirmasi perihal kejanggalan tersebut, panitia lelang pembangunan jalan baru batas kota Sanggau-Sekadau (Relokasi), Yunus, S.T., mengaku bahwa pelelangan tersebut sudah benar sesuai dengan prosedur yang berlaku dan baru mengetahui perihal informasi tersebut. “Saya juga baru tahu dari website LKPP yang ditayangkan pada 1 April 2014 itu,” akunya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pun begitu. ketika ditemui di ruang kerjanya PPK proyek Muslim juga membenarkan bahwa perusahaan yang memenangkan tender tersebut sudah diblacklis. Dengan kejadian itu, kata dia, pihaknya telah menyurati Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah di SME Tower Lt.8 Jl.Gatot Soebroto Kav.94 Jakarta, perihal konfirmasi daftar hitam PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama dan mempertanyakan terkait kontrak-kontrak atas nama perusahaan yang ditanda tangani setelah tanggal 7 Maret 2014 dan sebelum ditayangkan dalam daftar hitam INAPROC LKPP. “Apakah masih dinyatakan berlaku atau gugur dengan sendirinya. Untuk lebih lanjutnya kita masih menunggu jawaban dari pusat,” ucap Muslim.

Ketika akan dikonfirmasi, Satker/Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kemen PU, hingga saat ini belum bisa ditemui untuk dikonfirmasi.  (TIM)

Editor : novi

(dibaca 5380 X)