Aswas Kejati Kalbar Periksa AKBP Idha

| Share on Facebook

aswas

Idha: Terima kasih, Kajati Respon Pengaduan Kami

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Enam orang Tim Asisten Pengawas (Aswas) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Idha Endri Prasetyo beserta Isterinya Titi di Rutan kelas II B Pontianak, Selasa (27/1).

Pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan laporan pasangan suami isteri itu pada tanggal 15 Januari 2015, atas adanya dugaan ‘permainan’ Jaksa Penyidik yang menangani perkara pidana yang dituduhkan kepada keduanya sejak awal.  “Tujuan kita melakukan pemeriksaan untuk klarifikasi. Pak Idha ada melaporkan Jaksa Pidsus. Maka sesuai perintah Jaksa Tinggi nomor 26 Tanggal 21 Januari 2015 kita lakukan pemeriksaan,” ujar Perana Manik, Jaksa Pemeriksa I Kejati KalbarLaki Kalbar Desak Kejati Usut Kasus Perumahan Khusus Rakyat. Lanjut Baca ... ».

Menurut dia, pihaknya hanya mengklarifikasi pelapor. “Terdakwa Idha dan isterinya keberatan atas penanganan perkara mereka. Materi yang kami tanya atau berita acaranya kepada terdakwa tidak dapat kami utarakan karena itu isinya rahasia,” ungkap Perana tanpa merinci apa saja 14 pertanyaan yang diajukan Aswas. “Hasil pemeriksaan atau BAP akan diberikan kepada  Kajati Kalbar untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

Sementara,  Idha membenarkan bahwa dirinya dan isterinya Titi diperiksa pihak Aswas Kejati Kalbar. “Kami  berterima kasih kepada Kajati kalbar yang menindaklanjuti laporan kami dengan cepat. Ini baru benar pimpinan,” puji Idha. Adapun laporannya ke Kejati, lanjutnya, terkait kesalahan penomoran Surat Dakwaan dan pembuatan Isi Dakwaan. Haal itu pun, kata dia, diakui  oleh Penyidik Kejati.

“Tidak bisa salah ketik surat dakwaan. Kan mahkotanya kejaksaan tidak bisa seperti ini. Nomor, tanggal, hari, kemudian perlakuann semena-mena Penutut Umum kepada kami,” ungkap Idha.

Dikatakannya, sebagai terdakwa, ia berhak memperjuangkan hak hukumnya. Respon serupa juga ia harapkan Kapolda Kalbar. “Yang salah katakan salah yang benar katakan benar. Ini perbaikan, Kejaksaan Tinggi saja bisa menanggapi dengan cepat laporan kami. Masa.. Polri tidak bisa ? Padahal, notabene saya masih anggota Polri,” ucap Perwira Menengah dengan pangkat dua melati itu. Baik Provost ataupun Irwasda, harap Idha,  bisa datang untuk memeriksa dirinya terkait aduan yang sudah dibuat.

Memperkuat penyataan Idha, H. Andi Ehsan, S.H. M.Si selaku Kuasa Hukum Idha dalam eksepsinya (tangkisan) yang disampaikan saat persidangan, keberatan dengan Surat Dakwaan JPU yang banyak terdapat kekeliruan dalam penyusunan Dakwaan, namun dijadikan Mahkota Jaksa dalam menjerat Kliennya. “Itu melanggar ketentuan dalam acara formil, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa perkara TPPU AKBP. Idha E. Prastiono harus  dibatalkan demi hukum,” tegas Ehsan.

Contohnya, kata dia, mengenai Tempus (waktu). “Dikatakan perbuatan tindak pidana  dilakukan pada hari Jumat, namun setelah dicek kalender, ternyata hari Kamis. Kemudian, yang dirugikan bukanlah Abdul Haris, melainkan Negara lah yang dirugikan atas jual beli tanah antara Titi dan Haris. Ranahnya hukum perdata,”  terang Ehsan.

Selanjutnya, tandas Kuasa Hukum Idha, jika dikaitkan dengan bukti yang disampaikan 3 saksi dari polisi dan 3 orang notaris. “Tidak ada satupun menyatakan Idha terlibat, perkara TPPU tersebut dipaksakan, meskipun melanggar HAM dan massa depan seseorang.” (cece)

(dibaca 763 X)