AWI Kalbar Pinta Kejati Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

| Share on Facebook
Budi Gautama

Budi Gautama

Budi : Usut Tuntas Aktor  Pembuatan 700 Lembar SPT

Ketajaman hukum kembali diuji. Apakah tetap tajam atau malah tumpul ketika berhadapan dengan kalangan atas dan berkocek tebal ? Dalam konstitusi, penegakan hukum harus berkeadilan dan tidak boleh terjadi tebang pilih. Libas selentingan penerapan ‘standar ganda’ demi terwujudnya tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.  

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Pegiat anti korupsi Kalimantan Barat Budi Gautama  mengapresiasi  kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar yang telah menahan beberapa tersangka dalam kasus pembuatan SPT yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp350 juta.

Kejati KalbarBuronan Kejari Ditangkap Tim Gabungan Jaksa. Lanjut Baca ... », kata Budi, telah menahan Kepala Desa Kubu MR dan Liu Juk Fung Alias Afung dari PT. ICHIKOH yang diduga menerima uang suap dari sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawitPeluang Pengadilan Jalanan Terbuka Lebar. Lanjut Baca ... ».  “MR Kades Kubu itu resmi ditahan Kejati pada Selasa (15/9) bulan lalu di Rutan Kelas IIA Pontianak, karena diduga menerima suap dalam menerbitkan sebanyak 700 Surat Pernyataan Tanah (SPT),” ungkapnya.

Kendati demikian, Ketua AWI Kalbar ini berharap, agar dalam proses hukum kasus tersebut harus benar-benar transparan, akuntabel, dan tuntas. “Penyidik kejaksaan harus mengusut sampai tuntas kasus ini, supaya masyarakat percaya kepada pihak penyidik. Termasuk siapa yang terlibat di belakangnya, jangan hanya kroco-kroconya saja yang diproses,” pinta Budi.

Sebab, kata dia, dalam penegakan hukum yang berkeadilan semua yang terlibat harus diperlakukan sama. “Jangan sampai terjadi tebang pilih dan ada penerapan hukum dengan standar ganda sebagaimana yang sering kita dengar selentingan selama ini,” terangnya.

Sebelumnya, lanjut Budi, dalam dugaan kasus korupsiPenegakan Hukum, Kajati Kalbar Warih Gandeng Media Masa. Lanjut Baca ... » penerbitan 700 lembar SPT, pihak Kejati Kalbar telah melakukan penyitaan beberapa barang milik tersangka, Kades. “Pelapor sekaligus saksi telah diperiksa untuk mintai keterangan,” sebutnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Serikat Lembaga Independen Kalimantan Barat Yudi Firmansyah.  Ia pun memberikan apresiasi atas kinerja aparat hukum dalam untuk mengungkap kasus dugaan korupsi dana bansos yang dilakukan secara berjamaah oleh empat tersangka yang saat ini sudah ditahan itu.

“Tidak menutup kemungkinan ada oknum – oknum lain yang turut menikmati uang haram dari hasil korupsi itu. Untuk itu, dana bansos yang diperuntukan bagi masyarakat itu harus diusut secara tuntas,” pinta Firman.

Saat akan dikonfirmasi, hingga berita ini diturunkan pihak kejaksaan belum memberikan respon maupun klarifikasi secara resmi. (Redaksi/Tim)

(dibaca 899 X)