Bawaslu Belum Terima Laporan PNS Kampanye

| Share on Facebook
Caleg DPRD Prov Kalbar, Mieske Sosiaslisasi di Komp. Korpri Serdam

Caleg DPRD Prov Kalbar, Mieske Sosiaslisasi di Komp. Korpri Serdam

LENSAKAPUAS, KUBU RAYAKPPS Pertanyakan Pemotongan Honor oleh KPUD KKR. Lanjut Baca ... » Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 pasal 4 ayat (15) dijelaskan, PNS yang kedapatan tidak netral dalam pemilu diancam sanksi dari mulai penurunan pangkat, mutasi, bebas jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Selain itu, UU 32 Tahun 2004 pasal 79 juga mengatur tentang larangan keterlibatan PNS di arena kampanye. Bahkan,  saknsi pidananya diatur pada pasal 116 ayat (3) berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000 atau paling banyak Rp 1000.0000.

Ketentuan lainnya, dalam UU No 8 Tahun 2012 pasal 86 ayat 2 point e mengatur mengenai larangan keikutsertaan PNS dalam kampanye. Pasal 278 juga diterangkan, sanksi bagi PNS yang terlibat kampanye adalah pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Wagub Ingatkan PNS Netral

Wakil Gubernur KalbarDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... », Christiandy Sanjaya ketika pelantikan 23 pejabat eselon II & III di lingkungan Provinsi Kalbar, Rabu (15/01), mengingatkan pada tahun politik 2014 agar jajaran pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk tidak mencampuri urusan politik yang dapat merusak kewajiban serta netralitas sebagai pegawai negeri sipil.

Gubernur Tegaskan Sanksi PNS Terlibat Kampanye

Hal senada juga ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Drs.CornelisDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... », MH saat membuka Rapat Kerja Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Kapuas Hulu di Gedung Indoor Putussibau, Senin (17/3), seperti dilansir beritakalimantan.co, Cornelis mengingatkan PNS, Kepala Desa dan Camat untuk untuk tidak berpolitik praktis, pada pemilu 2014 karena sanksi pidana sudah siap menanti jika coba-coba kampanye atau terlibat politik praktis.

“Untuk PNS dan Perangkat Desa, saya ingatkan untuk tidak main –main sebab ada sanksi Pidana pada PNS dan Perangkat Desa bila ketahuan terlibat dalam kegiatan Politik, tidak menutup kemungkinan saat ini ada Kades yang mendukung salah satu Caleg,” ingat Cornelis dihadapan ratusan Kades se-Kapuas Hulu.

Cornelis mengharapkan peran dari Panwaslu setempat untuk dapat mengawasi betul proses kampanye saat ini, jika ada melihat PNS dan Kades yang terang-terangan mendukung salah satu Caleg atau ikut dalam satu Parpol berkampanye, maka kewajiban Panwaslu untuk menindaknya. “Tidak dibenarkan itu Kades dan PNS ikut berpolitik, mereka itu untuk mengurusi rakyat, bukan Caleg,” tegasnya.

Bawaslu Bilang Belum Terima Laporan

Ketika dimintai komentarnya, terkait dugaan keterlibatan salah satu PNS yang menjabat posisi strategis sebagai Kabid Cipta Karya di Dinas PU KalbarHoree...e..e...Bride Bebas. Lanjut Baca ... », Bride Suryanus Alorante yang secara terang-terangan diduga memanfaatkan posisinya sebagai aparatur negara untuk menjanjikan sesuatu dalam hal pembangunan infrastruktur kepada warga Korpri, pada Selasa (18/03) malam, Bawaslu enggan berkomentar banyak.

Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, menerangkan bahwa sebenarnya PNS tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan kampanye sebagaimana pasal 86 ayat (2) UU No8/2014. “Untuk dugaan ini belum ada laporan,” ujar Ruhermansyah via handphone Rabu (19/03) kepada LensaKapuas.

Ketika dikonfirmasi kepada PNS yang bersangkutan via seluler, hinnga berita ini diturunkan belum ada sedikit komentar pun dari Bos Cipta Karya PU Prov Kalbar tersebut. (Tim)

(dibaca 1226 X)

None found.