Bawaslu Kalbar Kalah Strategi

| Share on Facebook

UU Warniing PNSRuhermasnyah : Kami Tidak Tahu Ada Kegiatan

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat, Ruhermansyah mengatakan, keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2012, itu memang tidak boleh, dilarang. ” Bukan hanya PNS, termasuk pejabat BUMN, BUMD, Komisaris Perusahaan Daearah maupun BUMN, Hakim,  TNI, Polri tidak boleh terlibat, termasuk Kades dan KPPS,” ujar Ruhermansyah ketika ditemui di Kator Bawaslu, Jalan S. Parman Pontianak, Senin, 24 Maret 2014.

Apabila terbukti seorang oknum PNS terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan kampanye, kata dia,  bisa dikenai pidana dan denda. “Ancaman pidananya 1 tahun dan denda 12 juta,”  tegas Ruhermansyah.

Sementara, untuk mengantisipasi kekurangan personil yang secara normatifnya hanya sampai pada tingkat desa, Ruhermansyah mengungkapkan, secara substansi, pihaknya mengajak masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Sejuta Relawan  untuk bisa membantu pengawasan pemilu. “Hanya membantu menyampaikan informasi atau dugaan pelanggaran, jadi biar cepat didetect (temukan) dan cepat ditangani,” ucap Ketua Bawaslu.

Untuk memproses dugaan pelanggaran, kata dia, bisa berdasarkan temuan atau berdasarkan laporan. “Nah, bagaimana dengan adanya informasi, kami ada juga pengaduan, mereka (masyarakat) bisa lewat SMS lansung ke HandPhone kami, Komisioner Bawaslu, melalui tingkat kabupaten, dan PPL,” ujar Ruhermansyah.

Menurut dia, informasi yang ada, selanjutnya akan dianalisa dan langsung disebarkan. “Informasi itu tidak kami telan mentah-mentah, kami  adakan verifikasi, kalau umpamanya sifatnya hanya SMS sampah, tentunya kami hanya sampai disitu saja. Tapi,  kalau memang ada informasi sudah ada mengarah pada partai apa yang melakukan ini, di desa ini, diduga oleh oknum ini, tentunya kami selidiki, tentunya kami sikapi lah,” ucap Ketua Bawaslu itu sembari menjeling rekan disebelahnya.

“Ada beberapa SMS yang sudah masuk di SMS Center dan SMS pribadi, sudah kami tindak lanjuti, tentunya sebelum itu mengarah ke pelanggaran dan penindakan lebih baik kami mencegah,” tukasnya tanpa ragu.

Dimintai komentarnya soal indikasi keterlibatan salah satu oknum PNS di lingkup Dinas PU Provinsi Kalbar yang disinyalir turut serta (dilibatkan/melibatkan diri) mendampingi dan menjadi juru bicara salah satu Caleg PDI Perjuangan  di Zona Kampanye  Kubu RayaKPPS Pertanyakan Pemotongan Honor oleh KPUD KKR. Lanjut Baca ... », Ruhermasnyah enggan membeberkan penelusuran pihaknya secara mendetail.

Menurut dia, pihaknya melalui petugas di lapangan tidak mengetahui ataupun menemui adanya kegiatan kampanye oleh yang bersangkutan. “Kami kan tidak mendapatkan laporan, udah coba tanyakan jajaran di bawah. Nah, dijajaran di bawah tidak menemukan, umpamanya yang bersangkutan itu melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, yang bersangkutan umpamanya masuk ke dalam tim kampanye, secara struktur memang tidak,” kata Ruhermansyah.  (Tim)

(dibaca 811 X)