Begini Isi Pernyataan Sikap PGRI KKR Saat Aksi

| Share on Facebook

demo kkr bupLENSAKAPUAS, KUBU RAYAKPPS Pertanyakan Pemotongan Honor oleh KPUD KKR. Lanjut Baca ... » Sekitar 500 guru dari 9 kecamatan  yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kubu Raya pada Rabu (20/03) pagi menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati  yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, KKR.

Tujuan kedatangan para tenaga pengajar dan pendidik itu untuk menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap  mereka terkait kebijakan mutasi sejumlah pejabat penting di Dinas PendidikanDiknas Kota Tertutup, Ortu Bertanya. Lanjut Baca ... ».

Berikut 11 Point Pernyataan Sikap PGRI Se-Kabupaten Kubu Raya yang disampaikan ketika aksi ;

  1. Perubahan pejabat eselon II,III dan IV pada pelantika 17 Maret 2014 di KKR termasuk Dinas Pendidikan KKR, merupakan kebijakan yang sangat keliru, tidak lazim, tidak objektif dan sangat kental dengan muatan politis lebih-lebih dilatarbelakangi oleh rasa tidak suka (dislike) sejak pelantikan Bupati Kubu RayaRusman Ali Berjanji Akan Jalankan Program Sesuai Kontrak Politik. Lanjut Baca ... » 17 Februari 2014. (genap 1 bulan)
  2. Dampak yag timbul dalam pelayanan-pelayanan pada Dinas Pendidikan KKR : Data Dapodik tidak dapat dilanjutkan karena tenggat waktu yang sudah stagnan. Akibatnnya akan berimbas kepada terhambatnya : Dana BOS, Tunjangan sertifikasi Guru baik yang sudah berjalan maupun yang baru diusulkan, Tunjangan Khusus (Terpencil), Tunjangan Kualifikasi (Beasiswa), Honor Guru Daerah Terpencil, Pemberkasan Guru Honorer K2, Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang sudah mepet.
  3. Pengangkata pejabat di bidang pendidika harus mensyaratkan kompetensi yang relevan di bidang pendidikan.
  4. Perombakan birokrasi di KKR di lingkungan SKPD Dinas Pendidikan maupun SKPD lainnya faktannya jauh dari motif dan itikad baik untuk melakukan penataan, pembinaan, penyegaran dan perbaikan. Sebaliknya, perombakan SKPD pada taggal 17 Maret 2014 dilakukan dengan langkah dan tindakan emosional, arogan da sewenag-wenang yag justru merusak tatanan birokras karena dilakukan tanpa tolak ukur yang jelas menyangkut kinerja maupun dasar kesalahan, tanpa mengacu pada meningkatnya pelayanan publik, bahkan terindikdasi menyagkut kepentingan kelompok tertentu yang dimotori oleh Bapak Husein Syauwik selaku Sekda Kubu Raya.
  5. Bapak Husein Syauwik selama menjabat Sekda Kubu Raya tidak menjalankan kewenangan secara benar, profesional, jauh dari sikap mengayomi PNS, bahkan telah membohongi guru-guru tentang ijin belajar melalui janji-janji yang tidak terealisasi.
  6. Maka kebijakan dan tindakan secara arogan dan brutal ini jelas bertentangan dan melanggar aturan perundang-undangan tentang Kepegawaian dan Aparatur Sipil Nasional (UU No.5 Tahun 2014) yang harus jauh dari politisasi birokrasi.
  7. Maka dengan ini menyatakan sikap menuntut dan mendesak Bupati Kubu Raya untuk segera menonaktifkan dan mengusulkan pengganti Husein Syauwik karena tidak layak dan patut menjabat Sekda KKR yang justeru sering menimbulkan keresahan dan berdampak merugikan bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat luas.
  8. Jika tuntutan kami tidak ditanggapi hingga 5 April 2014, kami menyatakan sikap tegas akan melakukan aksi secara terus menerus bahkan hingga kepada aksi mogok mengajar secara massal dan meliburkan sekolah -sekolah.
  9. Mengimbau elit penyelenggara pemerintahan KKR untuk menunjukan keteladanan dalam berperilaku jujur, moralitas dan rasionalitas.
  10. Pemkab KKR dalam merumuskan peraturan dan kebijakan mengenai pendidikan mohon mengikutserttakan PGRI dan Dewan Pendidikan.
  11. Jangan Ajar Kami berpolitik, sebab kami buka politikus, tapi kami tidak buta politik.

Sebelas point pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Koordinator Aksi, Ayub, dihadapan Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus DarusMenyongsong Perubahan Birokrasi Pemerintahan di KKR. Lanjut Baca ... », yang menerima kedatangan peserta aksi di Halaman Kantor Bupati. (novi)

(dibaca 677 X)