Berdalih Miliki Peta Internet, PT Socfindo Polisikan Warga Karang Baru

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, ACEH TAMIANG –  PT Socfindo kebun Sei Liput dituding telah melakukan penyerobotan tanah milik salah seorang warga Alur Baung. Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut Kepala Mukim Kemukinan Medang Ara, Ibrahim kepada wartawan, Rabu (1/7),  Lahan yang telah berpuluh tahun digarap warga, tiba – tiba diklaim sepihak oleh perusahaan swasta milik Asing itu. Hal tersebut diketahui, oleh warga pemilik tanah tersebut ketika melakukan pembersihan parit di lahan miliknya yang berbatasan dengan kebun milik PT Socfindo yang tidak terawat, karena setiap kali hujan turun air mengalir kerumah maupun kerumah warga sekitar. “Parit dasar sudah digusur percis seperti ular bentuknya,” kata dia.

Dikatakan Ara, bahwa warga membuat parit dengan menggunakan alat berat becho (eskavator), agar batas pekarangan lahannya tidak lagi terendam air bila musim hujan tiba. “Dengan adanya parit itu, maka selain kebun milik salah seorang warga tidak kebanjiran, juga air hujan tidak lagi membanjiri pekarangan warga yang lainnya. Lahan yang dibersihkan bukan tanah HGU nya Socfin,” tegas Ibrahim. Bahkan, sambungnya, ladang milik warga yang diatasnya ada tanaman pohon pinang, cokelat, aren dan rambung (karet) juga diklaim milik PT Socfindo. Padahal tanah tersebut luasnya hanya sekitar 350 meter2.

“Saat itulah warga yang membuat paret di ladangnya sendiri itu dituduh oleh pihak perusahaan telah menggarap tanah milik kebun PT Socfindo, dengan surat yang ditandatangani Prans Tambunan selaku pengurus, Nomor Surat : X/Bi/082/15,  tertanggal 28 Mei 2015 yang ditujukan kepada warga pemilik kebun yang membuat parit. Surat tersebut, kata Ibrahim, sebagai tindak lanjut hasil mediasi.

Dijelaskannya, bahwa dalam surat Pengurus PT Socfindo itu, agar warga pembuat parit diberi waktu selama 3 hari terhitung sejak tanggal 25 Mei 2015 untuk menentukan sikap terkait kepemilikan tanah dimaksud serta meminta yang bersangkutan untuk memperbaiki kembali parit sesuai batas HGU PT Socfindo yang disertai dengan pernyataan permohonan maaf.

”Tindak lanjut hasil mediasi yang mana? Hasil mediasi waktu itu merupakan keputusan sepihak yang dilakukan pihak perkebunan, sedangkan warga tidak diberi waktu cukup untuk memberikan  keterangan serta alasan-alasan yang menjelaskan masalah lahan itu. Pembicaraan warga selalu langsung dipotong oleh pihak kebun, apa itu yang dinamakan mediasi?” tanya Ibrahim.

Sementara, Datok Alur Baung Asep Suhendar yang dikonfirmasi Realitas melalui telepon selularnya, mengaku heran atas pelaporan warga sebagai pemilik tanah ke polisi terkait masalah pengrusakan lahan. “Inikan aneh, pemilik lahan hanya membersihkan lahan yang tidak pernah dibersihkan oleh perusahaan. Mengapa setelah dibersihkan justeru dianggap merusak,” timpal Datok.

Ia pun mengetahui bahwa lahan tersebut sudah digarap oleh warga itu sudah sangat lama, yakni sejak tahun 1980-an.  Dirinya bahkan mempertanyakan mengapa sekarang disibukan. Selanjutnya, Datok Alur Baung Asep berharap, agar penegakan hukum dapat memenuhi aspek keadilan. “Tidak hanya tajam ke masyarakat miskin, namun tumpul untuk orang kaya,” pintanya.

Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang Ismail yang dimintai tanggapannya terkait persoalan tersebut menuturkan bahwa sebetulnya masalah itu sudah pernah diselesaikan sebelumnya. “Masalah ini sudah pernah diselesaikan. Lahan tersebut dikembalikan ke warga yang dituding perusahaan itu. mengapa sekarang dilaporkan ke polisi,” tanya Ismail membatin. (Alam)

(dibaca 529 X)