Beri Keterangan Palsu di Sidang MK, 3 Saksi Dipolisikan

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, KUBU RAYAGERAM Tuntut Penundaan Pleno dan Usut Money Politik Pilkada KKR. Lanjut Baca ... » Sejumlah saksi yang dihadirkan oleh KPUDKPPS Pertanyakan Pemotongan Honor oleh KPUD KKR. Lanjut Baca ... » Kubu Raya dan pasangan calon nomor urut 5, Rusman AliMenyongsong Perubahan Birokrasi Pemerintahan di KKR. Lanjut Baca ... »-Hermanus dalam sidang sengketa Pilkada Kubu RayaGERAM Tuntut Penundaan Pleno dan Usut Money Politik Pilkada KKR. Lanjut Baca ... » 2013 di Mahkamah Konstitusi, dilaporkan oleh tim pemenangan Muda-Harjo ke Bareskrim Mabes PolriKodam XII/Tpr Buka Pendaftaran Taruna/Taruni Akmil. Lanjut Baca ... ». Pasalnya, saksi yang dihadirkan diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Jumlah saksi yang dihadirkan 17 orang. Ada 8 orang Ketua KPPS saksi dari KPUD dan 9 orang lainnya merupakan saksi dari pasangan calon Rusman Ali-Hermanus. Sementara, saksi yang dilaporkan dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu diantaranya : Sufyandi, Ketua TPSPilwako, Tiga TPS di Pontianak Barat Bermasalah. Lanjut Baca ... » 20 Sungai Rengas, M. Amin DL, ketua KPPS TPS 17 Punggur Kecil  dan Wandi yang beralamat di Parit Tembakol Punggur Kecil, dengan tanda bukti laporan nomor  Pol : TBL/679/X/2013 BARESKRIM tertanggal 29 Oktober 2013 tentang  pelaporan kesaksian palsu di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Tim advokatViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... » pasangan Muda-Harjo, Syahri mengungkapkan keprihatinannya terhadap  adanya indikasi oknum yang mencoba mempermainkan hukumViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... » dengan memutar balikkan fakta yang ada di lapangan dengan memberikan keterangan dan kesaksian palsu. “Jika ada pihak yang menggunakan saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu atau dusta, maka sama saja telah merekayasa kasus dan harus ditindak tegas karena itu adalah salah satu modus operandi dari mafia peradilanViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... »,” kata Syahri belum lama ini.

“Jika di Mahkamah Konstitusi saja berani melakukan hal tersebut,  sama saja menghina dan menjatuhkan wibawa Mahkamah Konstitusi  yang terhormat dan menjadi benteng keadilan konstitusi paling tinggi di negeri ini,” tandasnya. (alam)

(dibaca 844 X)