Berniat Bantu Urus Dokumen Resmi, Suyadi Malah Ditahan

| Share on Facebook

sidang

LENSAKAPUAS, PONTIANAK  Bermaksud membantu penyewa rumah rumah kost cara mengurus legalitas kewarganegaraan untuk dokumen resmi paspor, Suyadi malah dipolisikan. “Pada tanggal 18 Maret 2015, sdr Purwida alias Ida datang ke kost saya untuk menyewa salah satu kamar kost yang saya miliki di Gang Aren Pontianak Selatan. Sekitar 15 hari ngekost, Ida bercerita kepada saya bahwa ada Dela minta kerja. Ida bilang dirinya masih ragu, karena kuatir Dela memilih dalam hal kerjaan. Lalu saya bilang, terserah sampeyan, karena aku tidak ngerti ngajak-ngajak kayak gitu,” ujar Suyadi mengulas kronologi awal kasus yang sedang ia hadapi.

Lantas Ida mengatakan bahwa dirinya akan mengajak Dela bekerja ke Brunai Darusalam, karena ada majikan bernama Hj. Yusuf yang sedang membutuhkan Pembantu Rumah Tangga. Kemudian Ida meminta Suyadi untuk mencarikan orang yang bisa membantu membuatkan paspor. “Kemudian saya menanyakan apakah ada KTP dan KK yang bersangkutan, dan kata Ida cuma ada KK saja,” sebut Suyadi.

Kemudian keesokan harinya, lanjut Suyadi, dirinya menghubungi Faisal menanyakan apakah tahu ada yang bisa mengurus paspor, lalu Faisal mengirimkan nomor kontak seseorang yang bisa membantu mengurusi pembuatan paspor di Imigrasi, namanya Mawardi. “Keesokan harinya saya menemui Ida dan menelpon Mawardi di hadapan Ida. Kemudian Mawardi menyebutkan syarat-syarat pembuatan paspor. Karena tidak lengkap persyaratan, Faisal sebutkan angka Rp.1,5 juta, namun ternyata setelah ditanya kepada Dela ternyata  KK juga tidak ada. Setelah menghubungi Mawardi, disebutkan lagi angka Rp 2 juta apabila mau mengurus paspor tanpa KK dan KTP,” ungkap Suyadi.

Setelah deal diantara mereka, kata Suyadi, kemudian Ida meminjam nomor Rekening Bank miliknya untuk transfer uang dari Brunai. “Karena majikan Ida tidak mau transfer lewat rekening orang lain, maka dikirimlah lewat Kantor Pos. Kemudian keesokanya saya diminta Ida untuk mengambil uangnya di Kantor Pos sebesar Rp.2,6 juta.”

Selanjutnya, sambung dia, Ida pun menelfon Dela untuk menanyakan identitasnya, setelah itu Dela menelfon pamannya lagi. “Ida brbicara dengan pamannya Dela serta mencatat identitas Dela.  “Setelah saya usai mandi, Ida menyerahkan uang sebesar Rp2,2 juta kepada saya, dan saya kembalikan Rp5o ribu. Jadi peruntukan dari uang Rp.2,150 juta itu, Rp2 juta untuk pembuatan paspor dan Rp150 ribu untuk operasional  membantu kelancaran mengurusnya,” jelas Suyadi. Setelah pembuatan paspor selesai, sambungnya, pada bulan April 2015 dirinyapun membantu mempertemukan dengan pihak yang bisa membantu mengurus dokumen VISA.

Pada Kamis (16/4/2015), sepulangnyaa dari kerja, Suyadi diberitahu oleh penghuni kost miliknya bahwa Ida ditangkap Polisi saat akan naik travel ke Malaysia. “Tiba-tiba Sdr Ilham Bintag menelpon saya dan menyuruh saya datang ke Polda, kemudian saya datang ke kantor Polda hingga akhirnya ditetapkan sebagai Tersangka,” ulas Suyadi yang dijerat oleh Polisi dengan Pasal 2 Jo Pasal 10 UU No.21 Tahun 2007 dan/atau Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No.39 Tahun 2004.

Suyadi mengaku heran dan mempertanyakan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Pasalnya, ia hanya membantu menunjukan seseorang yang bisa membuatkan paspor dan membantu mengambilkan uang milik Ida di Kantor Pos saja. Mengenai yang lain-lainnya, dikatakan Suyadi bahwa dirinya tidak mengetahui.

Menyikapi penetapan status Tersangka terhadap Suyadi, Ketua LP3K Kalbar Sy. Achmad mempertayakan pemenuhan unsur yang bisa menjerat Suyadi. “Apakah salah kita menunjuk orang yang mau mengurus dokumen resmi keimigrasian sesuai perintah undang-undang. Orang yang mau mengurus surat-surat resmi yang jadikan seperti ini. Mengurus dokumen resmi paspor saja salah, kalau tidak mengurus paspor dianggap illegal dan tidak memiliki dokumen resmi, lalu warga negara harus bagaimana,” tanya Sy. Achmad.

Terhadap kasus tersebut, Sy. Achmad meminta aparat penegak hukum untuk bisa melihat secara objektif. Ia sangat menyayangkan masyarakat yang tidak mengerti hukum selalu dijadikan sebagai korban. “Dalam hal ini korban siapa dan yang dirugikan juga tidak ada, bahkan negara yang diuntungkan. Yang perlu diusut itu, kenapa paspor bisa keluar kalau syarat-syarat tidak lengkap?” tandas Ketua LP3K.

(dibaca 437 X)

None found.