BPK Wajib Periksa Kepatuhan Perpajakan Pemda

| Share on Facebook
Dedi Burhanuddin, Ketua LSM Akar (ft; Istimewa)

Dedi Burhanuddin, Ketua LSM Akar (ft: Istimewa)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Sudah berbagai macam cara dan kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Iklan di media masa, penyuluhan-penyuluhan maupun sosialisasi pajak, kegiatan pekan panutan, tax goes to school, tax go to campus, pojok pajak, kelas pajak bahkan dengan program terbaru “e-Filing” dengan satu tujuan tentunya yaitu tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Bagaimana hasil yang diperoleh selama ini? Tingkat kepatuhan masih belum terlihat  beranjak naik secara signifikan bahkan cenderung turun karena “popularitas’ berita-berita di media masa terutama berita tentang korupsi. Apalagi ditambah  dengan pemberitaan pegawai pajak yang ditangkap KPK membuat masyarakat semakin apatis dengan kata yang berbau “pajak”.

Menurut seorang pakar perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian bahwa suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana  wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam beberapa penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, bisa juga karena pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Bisa juga karena merasa pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Rendahnya pengawasan dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga bisa menjadi salah-satu faktor yang perlu mendapatperhatian,” ungkap Dedi Burhanuddin, SE CH CHt MHt di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurut Dedi Burhanuddin, Ketua Umum LSM AKAR yang juga merupakan dosen perpajakan pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Pontianak mengungkapkan bahwa selain pemeriksaan di Institusi Ditjen Pajak jika ada temuan, Pemeriksaan oleh institusi pemerintah yaitu BPK, BPKP, inspektorat, maupun kejaksaan perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan. “Jangan hanya pada administrasi keuangannya saja, karena di instansi pemerintah ada bendahara yang bertindak sebagai pemotong pajak.  Jadi masalah penyetoran dan pelaporan sangat rentan terhadap kemungkinan penyimpangan,” pintanya.

Menurut Dedi,  pemberian status kepada pemerintah daerah, terutama status WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah perlu dipertanyakan. “Pemeriksaan oleh BPK apakah sudah menyentuh sampai penyetoran dan pelaporan perpajakan. Apa lagi Ketua BPK sekarang Bapak Hadi Purnomo adalah mantan Dirjen Pajak,” tanya Dedi.

Selain itu, kata dia, Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara seperti Gubernur, Walikota/Bupati dan Anggota DPR/DPRD, perlu juga dilihat kepatuhan perpajakannya.  Jangan Kegiatan Pekan Panutan hanya jadi kegiatan seremonial saja dengan mengundang aparat terkait seperti Gubernur, Walikota/Bupati dan Pejabat negara lainnya tetapi tidak dibarengi dengan Kepatuhan pembayaran dan pelaporan perpajakannya.

Hal ini sangat penting jangan sampai seperti pepatah mengatakan ‘jeruk makan jeruk’ karena gaji PNS dan Pejabat Negara seperti Gubernur, Walikota/Bupati dan Anggota DPR/DPRD diambil dari pajak.

“Saya menghimbau agar PNS dan Pejabat Negara yang penyetoran dan pelaporan pajaknya sudah baik dapat dijadikan contoh sebagai pembayar dan pelapor pajak yang patuh dan diberikan Penghargaan dan Reward” saran Dedi mengakhiri komentarnya.  (novi)

(dibaca 1074 X)