Rakyat Jelata Vs Anak Bupati KKR, Polisi ?

| Share on Facebook

Maulana : Saya Dilaporkan Noval RA dan Ditangkap Dengan Dibius

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, secara tegas mengatur tentang prosedur yang harus ditempuh oleh penyidik kepolisian dalam menjalankan tugas penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Tujuannya, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum yang ‘supreme’ dan dianggap sebagai ‘panglima’ di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara oleh negara tersebut dijamin dalam konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 28D UUD Tahun 1945.

Ironisnya, prosedur tersebut seolah dianggap ‘pepesan teri’ ketika kasus pidana diduga dilakukan rakyat jelata. Sebagaimana dialami salah satu warga Kubu Raya Kalbar, Rajawali Raden Maulana Muhammad atas penangkapan terhadap dirinya oleh aparat penegak hukum yang ia nilai jauh dari kata ‘prosedural’.

“Saya ditangkap paksa dengan alasan tidak kooperatif pada hari Jumat (16/5/2015). Kemudian hari Sabtu saya diberi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kosong untuk tandatangani, Selasa buat BAP lagi untuk ditandatangani, dan saya tidak menandatangani dalam bentuk apapun,” ungkap Maulana kepada LensaKapuas ketika ditemui di Sel Mapolresta belum lama ini.

Menurut Maulana, dirinya disangkakan dengan pasal 170 KUHP, dengan tuduhan merusak pagar. Namun, kata dia, berdasarkan keterangan yang ia peroleh dari hasil liputan sejumlah media lokal, tidak ada pemagaran.

“Ini laporan Noval RA, karena masuk sertifikat fiktif itu milik RA. Dalam hal ini sudah sangat sangat sangat menyimpang prosedurnya. Tidak ada hukum  di indonesia seperti ini, tanpa diproses BAP, orangnya dijebloskan ke penjara dulu,” kesal Maulana.

Sebelumnya, kata dia, dirinya pernah mau di BAP pada waktu panggilan pertama. “Saya kooperatif datang, namun karena kondisi sakit, baru keluar dari RS Antonius dihentikan penyidikan tanpa harus wajib lapor. Harusnya ada pemanggilan kedua, tapi itu tidak dilakukan, tangkap langsung,” ulas Maulana.

Ia mengungkapkan bahwa ketika dirinya ditangkap, dilakukan dengan cara dibius dan dibungkam sehingga tidak bisa berbicara selama dua hari. “Saksinya bisa ditanya langsung ke kawan-kawan yang sudah dikirim ke Rutan yang  mengetahui keadaanku bisu selama 2 hari. Waktu penangkapan ada menunjukan surat, tapi tidak ada yang menandatangani,” bebernya.

Terkait laporan, dikatakan Maulana bahwa dirinya dituduh melakukan pengrusakan terhadap benda mati dan disangka melanggar Pasal 170 KUHP. Padahal, kata dia, tidak demikian adanya. “Pengakuan Pol PP Kubu Raya yang bertugas di Kota Pontianak saja mengakui tidak ada pemagaran. Justeru dalam hal ini Bupati Kubu Raya yang patut dipersalahkan. Menggunakan kekuasaannya, otoriter, tirani,” tandas Maulana.  (Redaksi)

(dibaca 676 X)