Bupati KKU Larang PT TBMS Lakukan Aktivitas di Gunung 7

| Share on Facebook

demo ketapang tolak tambang di gunung 7

LENSAKAPUAS, KKU – Penolakan terhadap kehadiran perusahaan tambang batu granit PT. Teluk Batang Mitra Sejati (TBMS) yang akan melakukan eksploirasi di wilayah situs sejarah Gunung 7 yang terletak di Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat terus bergulir. Selasa (4/7) lalu, ratusan warga masyarakat yang tergabung ke dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gunung 7 (AMPG7) beserta para tetua adat, melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Kabupaten Kayong Utara.

Sebelum bergerak, ribuan masa tersebut berkumpul terlebih dahulu di lapangan Teluk Batang. “Namun karena kekurangan mobilitas angkutan, akhirnya yang bisa berangkat hanya sekitar 500 orang lebih,” ujar Verry Liem, koordinator aksi sekaligus ketua AMPG 7. 

Sesampainya di kantor Bupati KKU, Pemda KKU hanya memperbolehkan 17 orang perwakilan AMPG 7, tokoh adat, termasuk Penasehat Hasan, SH  untuk menyampaikan aspirasi/tuntutan kepada Bupati KKU Hildi Hamid.

Hildi Hamid yang didampingi Kapolres KKU AKBP Arief SIK beserta beberapa SKPD dan beberapa anggota TNI menerima perwakilan di aula kantor Bupati, Verry menyampaikan 6 tuntutan, diantaranya bahwa Bupati harus mencabut rekomendasi ijin lingkungan yang sudah dikeluarkan terkait rencana pertambangan di Gunung 7, dia juga menerangkan bahwa aksi damai yang dilakukan murni aksi untuk menolak pertambangan dan tanpa ada tujuan politisnya. “Saya mengatakan pada bapak Bupati yang terhormat, bahwa aksi damai ini murni dari masyarakat tanpa ada unsur politiknya,” tegas Verry.

Ia juga mempertanyakan kepada Bupati, perihal Gunung 7 semasa masih bergabung dengan Kabupaten Ketapang merupakan hutan kawasan cagar budaya dan situs sejarah sesuai Perda Kabupaten Ketapang No 15. Namun setelah KKU menjadi Kabupaten sendiri sejak tahun 2006 terbit Perda KKU No 8 sudah tidak ada lagi hutan kawasan dan situs sejarahnya. 

Senada dengan Verry, Purba dari AMPG 7 juga menyampaikan rangkaian kegiatan  perusahaan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. “Titik awal keresahan masyarakat Teluk Batang maupun Desa Alur Bandung karena sosialisasi pada tanggal 28 Juni dilakukan di luar wilayah Teluk Batang,” kata dia

Purba juga mengaku heran, karena SK Gebernur Kalbar tentang Ijin Eksploirasi Usaha Pertambangan sudah keluar tertanggal 5 Mei 2016, padahal pernyataan LH (Lingkungan Hidup) KKU pada tanggal 11 Agustus 2016 menyatakan tidak adanya tindak lanjut dari Kades dan BPD Teluk Batang dan Alur Bandung terkait pertambangan yang masih pro dan kontra. LH pun menyarankan agar masing-masing desa itu membuat keputusan bersama yang ditandatangani Kades dan BPD kedua desa tersebut untuk disampaikan ke Bupati KKU.

“Masalah itu sudah disampaikan ke Bupati, artinya ijin Gebernur belum bisa keluar jika di masyarakat masih terjandi pro dan kotra. Kami kaget kok bisa dari perusahaan melakukan tindakan pembebasan lahan pada tanggal 13, sementara surat baru kami terima tanggal 15. Setahu saya jika perusahaan melakukan pembebasan lahan berarti ijinnya PT TBMS sudah masuk,” ulas Purba.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Bupati dan jajaran Pemkab Ketapang meninjau ulang terkait ijin lingkungan oleh bupati sesuai surat dari Kementerian Kehutanan 14  Maret 2016, yang intinya bahwa Bupati untuk meninjau ulang pertambangan batu granit di Gunung 7 oleh PT TBMS. 

Dalam kesempatan yang sama, Bupati KKU Hildi Hamid menerangkan kepada perwakilan masyarakat, bahwa ijin ekplorasi dan eksploitasi itu dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi. “Ijin ekplorasi dikeluarkan bulan Januari 2015 sedangkan ijin ekploitasi pada Desember 2015.  Ini yang betul, yang mengeluarkan ijin adalah Gebernur,” tegas Hildi Hamid

Terkait ijin lingkungan yang dikeluarkan, kata dia, bukan merupakan dasar bagi perusahaan bekerja, melainkan sebagai dasar bagi PT. TBMS menghitung kembali apakah ijin lingkungan sesuai dengan lingkungan yang kita berikan, sesuai persyaratan-persyaratan yang diberikan untuk kelayakannya. “Tidak ada hubungannya ijin lingkungan ini untuk mereka bekerja. Sebagai contoh, dari lingkungan ini yang dapat diusahakannya hanya kurang lebih 53 H. Apakah bagi mereka layak itu untuk di ekploitasi,” terang Hildi.

Ia memberikan pemahaman, bahwa  ijin lingkungan bukan untuk mereka (PT. TBMS) untuk bekerja, justeru dengan ijin lingkungan inilah Pemerintah Kabupaten KKU membatalkan ijin ekploitasi dan ijin produksi PT TBMS yang sudah dikeluarkan, dikarenakan sudah tidak sesuai ijin ekploitasi dengan ijin lingkungan. Sedangkan ijin ekplorasi ada batas waktunya 2 atau 3 tahun, sehingga dengan perjanjian ini apakah perusahaan melanjutkan atau tidak dengan ijin lingkungan yang kita berikan,” tukas Hildi.

Sementara masyarakat memberikan apresiasi kepada Bupati Hildi Hamid,  yang mana Pemerintah Kayong Utara telah mengeluarkan surat kepada PT. TBMS dengan Nomor 6002/2349/PKLH Set-A perihal penghentian aktivitas dan sosialisasi perencanaan pertambangan. Surat tersebut ditandatangani oleh Bupati Ketapang Hildi Hamid tertanggal 4 juli 2017 bertepatan dengan aksi damai oleh masyarakat Teluk Batang. 

Setelah melakukan aksi damai di Kantor Bupati, sekitar Pukul 14.30 Wib, aksi masa kembali bergerak menuju gedung DPRD KKU untuk melanjutkan aksi, dan meminta kepada DPRD menghentikan serta mencabut ijin yang sudah dukeluarkan oleh Gebernur Kalimantan Barat. “Hasil kesepakatan, DPRD KKU akan membentuk PANSUS untuk memasukkan gunung 7 sebagai situs budaya,  seperti yang disampaikan oleh ketua DPRD Sukardi.

“Iya dalam waktu dekat kami akan membentuk Pansus dan akan mengecek langsung dimana saja situs bersejarah yang ada di Gunung 7. Kemudian kita akan memasukkan Gunung 7 sebagai situs sejarah,” janji Sukardi

Hal senada juga disampaikan oleh Hasan, SH selaku penasehat mayarakat Teluk Batang. Ia pun mengucap syukur, “Alhamdulillah, semua tuntutan kita hari ini diakomodir baik oleh Bupati maupun DPRD. Yang lebih positif lagi DPRD. Dalam waktu dekat DPRD akan membentuk Pansus dan memasukkan Gunung 7 sebagai situs sejarah. Biarkan Pansus bekerja, dan dalam waktu dekat ini nanti juga ada perwakilan masyarakat yang akan dibawa ke provinsi untuk menghadap Gubernur sebagai pihak yang mengeluarkan ijin ekploitasi dan produksi,” ucap Hasan.

“Perlu diketahui masyarakat, bahwa ijin ekploitasi dan produksi yang baru belum dikeluarkan oleh Gubernur, sedangkan ijin yang lama sudah batal dengan keluarnya ijin amdal yang 53 Hektar, artinya PT TBMS saat ini belum memiliki ijin apapun. Untuk itu Bupati sudah mengeluarkan surat, guna menghentikan aktivitas pertambangan di Gunung 7. Secara politis kita sudah menang dan sementara Gunung 7 tidak bisa disentuh,”  tandas Hasan

Dalam menyampaikan hasil pertemuan dengan DPRD KKU kepada masa yang berada di luar, Hasan berpesan supaya tidak terpropokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Jika ditemukan hal itu untuk secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib,” pinta Penasehat AMPG7.  (Joko)

(dibaca 57 X)