Cegah Suap, Pemprov Kalbar Teken Mou Dengan KPK

| Share on Facebook

Mou komitmen pengendalian gratiikasi KPK - Pemprov Kalbar

PONTIANAK – Untuk memberantas berbagai tindakan pidana korupsi yang dapat menjerat aparatur negaraTingkatkan Layanan Aparatur Negara Melalui Diklat. Lanjut Baca ... » di Kalimantan Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penandatangan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang komitmen  Program Pengendalian Gratifikasi di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa, 23 September 2014.

Dalam sambutannya, Wakil Pimpinan KPK RI, Zulkarnaen mengingatkan kepada seluruh aparatur negara di jajaran Pemprov Kalbar untuk sedapat mungkin menghindari hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi, sebab masih banyak masyarakat yang belum memahami kategori apa saja yang masuk gratifikasi. “Berdasarkan survey kita, sekitar 30% masyarakat belum mengetahui tentang gratifikasi masuk pada tindak pidana korupsi,” ujar Zulkarnaen.

Untuk itu, ia meminta kepada penyelenggara negara untuk berhati-hati apabila menerima segala sesuatu, khususnya dari para pengusaha yang memberikan sesuatu berkaitan dengan jabatan. Tetapi, menurutnya tidak semua pemberian itu bersifat gratifikasi atau suap. “Waktunya 30 hari untuk melaporkan kepada KPK, apabila menerima sesuatu barang atau uang dari pihak lain, nanti KPK akan pelajari apakah masuk kategori gratifikasi atau tidak. Kalau tidak  ya diberikan lagi ke yang bersangkutan, kalau masuk gratifikasi kita masukan ke kas negara,” terang Zulkarnaen.

Wakil Pimpinan KPK itu mengapresiasi langkah Pemprov yang berani berkomitmen untuk menjalankan Program Pengendalia Gratifikasi. “Kita apresiasi kepada pak Gubernur sudah komitmen penerapan gratifikasi di Provinsi Kalbar. Dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya penindakan saja, tapi yang terpenting adalah pencegahan. Sebagai tahap awal disepakatilah komitmen, SKPD diberi pelatihan soal gratifikasi, penyelengara negara dalam hal ini pengertiannya luas (yang digaji negara).

Ditegaskan Zulkarnaen, untuk  penerima gratifikasi, ancaman pidananya menimal 4 tahun dan denda Rp200 juta. “Berapapun jumlahnya tidak dibatasi, yang jelas bisa dinilai dengan uang,” tukasnya.

Ia berharap agar pemerintah, khususnya Pemprov Kalbar bisa komitmen dalam hal pencegahan gratifikasi. “Kalau pemerintah sudah komitmen, masyarakat juga harus komitmen,” harap Zulkarnaen. (novi)

(dibaca 682 X)