Cornelis Buka Rakor Dishubkominfo

| Share on Facebook
Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH memukul,Kangkuang sebagai pembukaan resmi Rakor Dishubkominfo se-Provinsi Kalimantan Barat di Orchardz Hotel Pontianak, Rabu (21/10)

Gubernur Kalimantan Barat Drs. CornelisDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... », MH memukul,Kangkuang sebagai pembukaan resmi Rakor Dishubkominfo se-Provinsi Kalimantan Barat di Orchardz Hotel Pontianak, Rabu (21/10)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH, meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan kapasitas pelayanan transportasi, komunikasi dan informatika di wilayah Kalimantan Barat.  Hal tersebut disampaikannya ketika membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Barat di Orchardz Hotel Pontianak, Rabu (21/10).

Menurut Cornelis, peran transportasi, komunikasi dan informatika sebagai system suati system infrastruktur sangat dominan untuk mendukung sosial dan ekonomi, karena dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan perekonomian daerah, “harus terus ditingkatkan pelayanan transportasi, seperti halnya DAMRI (Bus) dari Putussibau-Badau baru ada satu, harusnya ditambah, begitu juga jurusan Putussibau-Sintang,” ujar Cornelis.

Karena menurut Cornelis, pada saat ini keterbatasan transportasi, komunikasi dan informatika tidak sebanding dengan laju mobilisasi orang maupun barang di Kalimantan Barat. Demikian juga kata Mantan Bupati Landak itu, kebutuhan Informasi yang setiap detik berubah, sangat diperlukan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Cornelis menegaskan agar kewenangan pengelolaan jembatan timbang, terminal penumpang Tipe A yang rencananya dikelola pemerintah pusat perlu segera dicarikan jalan keluar terkait penyediaan personil sarana prasarana dan pembiayaan. Pelayanan bidang udara yang tidak ada lagi kewenangan provinsi perlu dikaji kembali karena dalam struktur pemerintahan koordinasi harus dilakukan berjenjang sehingga ada peran provinsi di dalamnya. Terkait pelayanan bidang postel dalam UU nomor 23 Tahun 2014 juga tidak lagi mencantumkan kewenangan provinsi sehingga perlu proses penyesuaian nomenklatur baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

(dibaca 269 X)