Cornelis : Jangan sampai beredar Obat Palsu di Kalbar

| Share on Facebook
acara-bpom

Caption FOTO: Gubernur KalbarDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... » CornelisDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... », membuka Rakor Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal/palsu di Wilayah KAlbar, di Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (3/11)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Gubernur Kalbar Cornelis mewanti-wanti agar jangan sampai beredar obat palsu di Kalimantan Barat karena sudah 72 tahun Indonesia merdeka barang-barang seperti itu seharusnya sudah tidak ada lagi, karena merugikan masyarakat, apalagi sudah ada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang berkewenangan penuh untuk pengawasan keluar masuknya barang pangan dan obatan palsu, apalagi di perbatasan juga sudah ada pengawasan, “Sudah 72 Tahun Indonesia merdeka, harusnya sudah tidak ada beredar obat-obat palsu?, narkoba, karena kalau sampai masih ada, apa kerja kita? Kalau tidak mampu, minta bantuan Tentara dan Polisi,” tegas Cornelis, ketika membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan peredaran obat illegal/palsu di Wilayah Kalbar, di Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (3/11).

Cornelis juga menganggap aneh, peredaran obat di Indonesia, kalau di negara lain seperti Singapura, minum satu obat untuk satu penyakit, dan sembuh. Kalau di Indonesia, beli obat sebungkus, sakitnya tidak sembuh-sembuh, “Apakah dosisnya yang dikurangi, saya juga ndak tahu,” beber Cornelis.

Namun demikian, dirinya berharap agar tidak ada peredaran obat-obat palsu di Kalbar, Mantan Camat Menjalin itu juga menyayangkan peredaran narkoba masih ada di Kalbar. Untuk itu, dirinya meminta para pihak terkait bekerja maksimal sesuai tugasnya, sehingga masyarakat bisa merasakan keberadaan pemerintah. “Hilangkan mental feodal dan amtenaar serta borjuis, rubahlah menjadi mental pelayan yang kita utamakan, petugas sudah distandbyekan tapi narkoba masih lolos, obat kuat masih lolos, masak kita ndak mampu menghadapi mafia-mafia obat itu?,” ungkap Cornelis.

Dirinya juga meminta supaya aparat terkait agar bergerak, tidak selalu menunggu edaran menteri, dan harus bisa beregerak sendiri, karena sudah menjadi tugas pokok dan fungsi sebuah instansi, seperti BPOM. Jika sudah ditangkap, segera lapor ke aparat hukum seperti Jaksa dan Polisi, “Jangan selalu meng-Kude-kan orang lain. Induk-induk (mafia obat)nya ditangkap, biar dia tak bisa beranak. Sehingga obat-obat yang beredar tidak membahayakan masyarakat,” kata Cornelis.

Kepala BPOM Kalbar, Corry Panjaitan, menjelaskan upaya pihaknya dalam pemberantasan produk illegal seperti projusticia dalam kerangka criminal justice system serta memperkuat kerjasama regional dan internasional. Pemberantasan melalui operasi-operasi utamanya di tingkat hulu untuk menekan kejahatan farmasi. Penanganan terpadu peredaran produk obat dan makanan illegal bersama lintas sector, termasuk mengaitkan kejahatan farmasi dengan tidak pidana lainnya, seperti tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan pencucian uang. /Red

(dibaca 35 X)