Cornelis : Kedepankan Musyawarah Mufakat dan Negosiasi

| Share on Facebook

cornelis ketika raker gapki

LENSAKAPUAS, PONTIANAK –  Dalam bidang investasi perkebunan, apabila terjadi persoalan terutama yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat maupun  pemerintah daerah, Gubernur kalbarApel HUT RI Ke-68, Gubernur Jadi Inspektur Upacara. Lanjut Baca ... » CornelisApel HUT RI Ke-68, Gubernur Jadi Inspektur Upacara. Lanjut Baca ... » mengingatkan untuk lebih mengedepankan jalur musyawarah mufakat dan upaya negosiasi dalam penyelesaiannya. “Kalau memang gak bisa, ya kita pakai jalur hukum,” ujar Cornelis ketika usai membuka Raker ‘Kepastian dan Perlindungan Hukum Dalam Usaha Perkebunan Kelapa SawitPeluang Pengadilan Jalanan Terbuka Lebar. Lanjut Baca ... » di Kalbar’ Gabungan Pengusaha Sawit (GAPKISawit Kalbar Terkendala Tata Ruang dan Pelabuhan. Lanjut Baca ... ») belum lama ini.

Sejauh ini, kata dia, Pemprov Kalbar memang tidak banyak campur tangan, sebab yang lebih banyak berperan itu adalah Bupati. “Kalau kita, paling menberikan pendapat, saran , membantu menyelesaikan, kalau sampai campur tangan kebawah ya tidak lah,” ucapnya.

Orang nomor satu Kalbar ini menegaskan tidak akan memberikan ijin lagi. “Saya pikir sudah terlalu banyak, kalau bisa cadangan itu untuk rakyat kita lah untuk pangan yang lain, jangan semua bisnis itu,” saran Cornelis.

Berkenaan dengan adanya pembentukan Kementrian Agraria dan Tata Ruang dalam ‘Kabinet Kerja’ Jokowi JK saat ini, ia berujar bahwa pihaknya akan menyesuaikan dengan  cara memperbaiki nomenklatur pada Tata Organisasi Pemprov. “Nomenklaturnya harus berubahlah, disesuaikan dengan Pemerintah Pusat, kita nunggu keppresnya baru kita nyusun perdanya,” tandas Gubernur Cornelis. (novi)

(dibaca 531 X)