Cornelis : Lima Langkah Pencegahan Korupsi di Kalbar

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Drs. Cornelis, M.H., Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan upaya dan langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dalam upaya pencegahan korupsi, pelayanan masyarakat, dan tindak lanjut terhadap hasil seminar koordinasi dan supervisi tahun lalu.

Pertama, Pelaksanaan Transparansi Layanan Publik, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak ditempat yang mudah dijangkau,serta waktu yang tersedia cukup memadai, telah disediakan System Samsat Corner pada pusat perbelanjaan, dan selama ini telah berjalan berjalan lancar,” ujar Cornelis saat kegiatan Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Propinsi Kalbar di ruang Balai Petitih Gubernur, Kamis, 17 Oktober 2013.

Kemudian yang kedua, kata Cornelis, adalah Whistle Blower, yakni pelapor terhadap pelanggaran yang dilakuk oknum pejabat maupun manajemen dimana memungkinkan setiap orang untuk melaporkan setiap dugaan kecurangan atau pelanggaran hukum. Seminar tahun lalu masih pencanangan, sedangkan saat ini telah diterbitkan Pergub No.37 tahun 2013 tentang System Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilingkungan Pemprop Kalbar, dan TP.1000 untuk menampung berbagai pengaduan dari masyarakat yang berpartisipasi dalam pencegahan korupsi.

Ketiga, Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa. Pemprop Kalbar juga telah berupaya mulai menerapkan system lelang secara eletronik yang disebut LPSE (Layanan Pengadaan Secara Eletronik) untuk mencegah sedini mungkin segala bentuk penyimpangan. Yang Keempat, Upaya Penyeleaian Tindak Lanjut, hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Kalbar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Awal kepemimpinan Cornelis pada tahun 2008 hanya mampu melaksanakan Tindak Lanjut Tuntas 46%, sedangkan keadaan/progress sampai September 2013 diperkirakan mencapai 80,6%.

Sedangkan yang kelima, lanjut Cornelis, terhadap Tindak Lanjut Hasil Seminar Tahun yang Lalu terhadap Pelanggaran dan Pertanggungjawaban APBD, Pelayanan Publik, dan pengadaan Barang dan Jasa yang telah diselesaikan oleh Pemprop. (novi)

(dibaca 672 X)