Cornelis : Yang Intoleransi Silakan Hengkang dari Kalbar

| Share on Facebook
 Caption FOTO: Gubernur Kalimantan Barat didampingi Istri, menyerahkan Cinderamata kepada

Ket FOTO: Gubernur Kalimantan Barat Drs. CornelisDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... »,MH ketika memberi sambutan pada  acara pengantar tugas Kapolda Kalbar baru Brigjen Pol Erwin Triwanto di aula Pendopo Gubernur KalbarDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... », Kamis (4/5) malam. Ft. Istimewa

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Masalah Intoleransi menjadi perhatian serius bangsa Indonesia, karena sudah mengarah kepada radikalisasi yang akan menyebabkan perpecahan, sehingga pemerintah didorong untuk mengatasi masalah yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara tersebut. Di Kalimantan Barat, Gubernur Cornelis menegaskan tidak ada ruang bagi Intoleransi berkembang, karena Kalimantan Barat menurutnya aman dan damai meski selama ini hidup dalam perbedaan suku, agama. Untuk itu, sebagai Pembina politik dalam negeri, dirinya menegaskan  tidak akan menerima aliran  radikal yang menyebabkan intoleransi.

“Intoleransi ini sudah menjadi ancaman nasional, dan kita serius mengatasinya, Saya ini disumpah untuk menegakkan ideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI, itu wajib kita bela, bagi mereka yang menganut paham radikal sebaiknya hengkang dari Kalbar Hengkang dari Indonesia,” tegas Cornelis, ketika memberi sambutan pada malam perkenalan dan pengantar tugas Kepala Kepolisian Daerah Kalbar dari Irjen Pol. Musyafak kepada Brigjen Pol. Erwin Triwanto, di Aula Istana Rakyat, Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis (4/5) malam.

Untuk membendung intoleransi berkembang, menurut Cornelis, perlunya peran dari ulama-ulama asli Indonesia seperti dari NU dan Muhammadiyah.  “Banyak yang bagus, banyak yang tahu tentang Indonesia, karena Indonesia itu beragam suku bangsa budaya, pulau-pulaunya, mereka (ulama-ulama pribumi) paham. Kenapa kita mesti mendatangkan mereka (ulama) dari luar yang tidak paham Indonesia, Kita mau hidup tenang, kita mau hidup nyaman, tenteram, bersaudara sebangsa dan setanah air, walau dalam perbedaan,” tegas mantan Bupati Landak itu.

Cornelis pun mengakui, sasaran paham radikal di Indonesia adalah daerah terpencil yang pengetahuan masih kurang dan pengetahuan agamanya juga lemah danorang-orang yang memang pengetahuannya setengah-setengah.

Menyikapi akan adanya Satgas Anti Radikalisasi, Cornelis menjelaskan, untuk di Kalimantan Barat, pemerintah berupaya membina dan memberi pemahaman pada masyarakat agar jangan sampai terjebak paham radikal.

“Masyarakat di Kalbar ini majemuk, sukunya beda-beda, agamanya macam-macam, kan Bhineka Tunggal Ika. Coba kita saling menghargai dan menghormati ! Jangan saling mengkafirkan, saling menjelek-jelekkan. Kalau hanya datang untuk menjelek-jelekan orang, mencaci maki orang, menciptakan rasa permusuhan, menyebarkan rasa kebencian sebaiknya ndak usah. Saya sebagai pemerintah ya bertanggungjawab, saya akan bertanggungjawab sekuat tenaga saya, bersama dengan jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tidak bisa hanya pemerintah sendiri,” kata Cornelis.

Para ulama pribumi juga harus turun tangan dalam mengatasi paham radikal, Kementerian Agama harus berperan, Kesbangpol berperan, aparat keamanan dan penegak hukum maupun pemerintah daerah harus berperan. “Jangan sampai negara ini rusak karena paham dari luar. Kita harus berani mengatakan tidak kepada intoleransi, karena kita jelas Pancasila sebagai ideologi negara agama semua diakui yang sah yang tidak radikal, itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Saya selaku Gubernur wajib mempertahankan dan melaksanakan itu bersama masyarakat Kalbar dan Aparat Keamanan, kita tidak mau rusuh, kita tidak mau ribut, urusan agama itu pribadi-pribadi kita, dan ingat, kita orang pribumi ini banyak yang pintar baik dari NU dan Muhammadiyah banyak,” terang  Cornelis.

Dirinya juga mengimbau jangan sampai karena provokasi orang luar, Kalbar lalu ribut, konflik. Karena dampak dari konflik sosial, masyarakat menjadi miskin, bodoh, dan saling curiga.

Mantan Camat menjalin itu pun memaparkan, selama 10 tahun kepemimpinnya di Kalbar,  sudah aman dan damai, pertumbuhan ekonomi luar biasa, pembangunan luar biasa, di mendapat keperayaan dari Pemerintah Pusat. “Kalau kita tidak aman ya susah,” tukas dia.

Selanjutnya Ketua DPD PDI Perjuangan itu juga memberikan atensi kepada Kapolda yang baru menjabat, untuk memperhatikan juga masalah peredaran narkoba di Kalbar, masalah kejahatan Cyber, pengamanan Pemilukada di Kalbar tahun 2018 nantinya.

Sementara itu, Kapolda Kalbar yang baru, Brigjen Pol. Erwin Triwanto menegaskan, dirinya akan mempelajari setiap permasalahn yang ada di Kalimantan Barat, terutama keamanan. Ia juga meminta agar rencana kedatangan tokoh ulama sepanjang ulama itu tidak memprovokasi.

Yang sering memprovokasi kerukunan umat beragaman supaya konflik, menurut Erwin akan ditolak,  “Sudah sepakat besok, kita sudah berikan masukan ke panitia dan berikan solusi, yang intinya ulama memang yang bukan provokatif,” ujar Jenderal bintang satu itu.

Terkait 17 Warga Kalbar yang terlibat ISIS, Erwin mengakui akan dipelajari dulu, Satgas khusus tidak ada hanya diberikan kewajiban kepada intelijen di wilayah masing-masing, yang memang yang bersangkutan berdomosili untuk mengawasi aktivitasnya.

(dibaca 149 X)