Debt Collector Main Rampas Kendaraan

| Share on Facebook
Ist. Ft. Nett

Ist. Ft. Nett

Hady : Satukan Barisan, Berangus Kesewenang – Wenangan Mereka !

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Salah seorang konsumen perusahaan leasing PT. Mandiri Tunas Finance Pontianak, Oswandi,  terpaksa gigit jari akibat aksi “koboi” sejumlah orang yang merampas kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza Nopol. Kb 1677 DF sekitar bulan November 2015 lalu.

“Hanya telat dua bulan. Mobil Oswandi yang sedang yang digunakan untuk usaha rental dan sedang membawa rombongan penumpang itu dirampas paksa oleh orang yang tidak dikenal ketika sedang istirahat di Bodok Sanggau. Mereka mengaku orang suruhan dari Mandiri Tunas Finance Pontianak,” ungkap BD geram. Bahkan, kata dia, ketika negosiasi untuk mengantar penumpang dulu ke tempat tujuan tidak dihiraukan debt collector.

Setelah beberapa hari kemudian, BD didampingi rekannya mendatangi kantor MTF yang berada di kompleks A Yani Mega Mall Pontianak untuk proses pembayaran tunggakan. “Tapi ketika dihitung, justeru ditekan harus juga membayar biaya penarikan sebesar Rp 6 juta juga. Itupun belum termasuk biaya dendanya,” kesal BD.

Karena tidak cukup uang, lanjutnya, terpaksa kami harus pulang merelakan kendaraan yang sudah mereka tarik itu. Tapi, Oswandi tidak ada menandatangani surat penyerahan kendaraan.

Hal serupa juga dialami Iwan Gunawan warga Balai Karangan. Konsumen BCA Finance Pontianak itu yang memiliki tunggakan selama 5 bulan dengan alasan mendapat musibah juga harus gigit jari. Pasalnya, meskipun sudah memberitahu mengenai musibah yang sedang menimpa dirinya, pihak leasing BCA finance tidak kenal kompromi.

“Pada saat saya akan melunasi tunggakan kredit mobil Innova Nopol KB 1836 AP selama 5 bulan itu, justeru merasa dipermainkan oleh Kepala Cabang BCA Finance Pontianak.  Saat saya belum berangkat ke Pontianak, terlebih dahulu saya sudah menghubungi pihak BCA Finance menanyakan berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk melunasi semua tunggakannya, tetapi saya dipermaikan oleh Ibu Kacab dan pak Ahyar, orang yang mengaku mempunyai kewenangan mengambil keputusan,” kata Iwan.

“Memang celaka mereka. Hutang pokok angsuran kredit mobil saya cuma sekitar Rp20 juta, tetapi anehnya saya ditekan harus membayar Rp 45 juta, dengan alasan untuk biaya denda dan WO,” ungkap dia.

Merasa diperlakukan semena mena oleh pihak BCA Finance, Iwan pun mengadukan masalahnya ke pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang berkantor di Bank Indonesia Pontianak dan ke Disperindag Kota Pontianak yang membidangi perlindungan konsumen. “Kita tunggu saja hasil aduan ke OJK,” gumam Iwan.

Hal serupa juga dialami HP, salah satu konsumen BFI Finance Pontianak. Menurut pengakuan dia, dirinya harus berhadapan Darwis dan oknum aparat kepolisian, penerima kuasa Kacab BFI Finance Pontianak, Ronal.

Kredit mobil Honda Jazz RS KB 1355 QC yang sudah dia angsur selama beberapa tahun, dengan total angsuran sebesar Rp180 juta, dan menurut catatannya masih tersisa hutang pokok sebesar Rp85 juta, ditekan harus membayar sekitar RP130 juta dengan alasan untuk tambahan biaya sewa centeng dan denda beberapa bulan tunggakan.

“Karena ada keterlibatan oknum pembecking BFI Finance, terpaksa mobil saya serahkan ke mereka. Anehnya saya selaku pemilik mobil sampai sekarang tidak diberitahu kapan dilelang, di mana, oleh perusahaan lelang apa dan berapa harga laku lelangnya,” kesal HP.

Menanggapi persoalan tersebut, ketua Dewan Pimpinan Provinsi Ormas Pejuang Siliwangi Indonesia Kalimantan Barat Hady Saprana menilai, tindakan semena – mena yan dilakukan para penagih alias debt collector yang kerap dibeckingi oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum itu merupakan suatu perbuatan yang berlandaskan suatu konstruksi yang terbangun atas hubungan kepentingan.

“Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya, tidak mungkin ada penagih alias debt collector kalau tidak ada yang menyuruh. Dalam masalah ini, sampai kiamatpun kalau modus operandi seperti ini terus dibiarkan, tidak akan ada habisnya. Bahkan kalau praktek premanisme semacam itu tidak dihentikan, korbannya akan terus bertambah,” kata Hady.

Padahal, kata dia, misalkan ada persoalan yang berkaitan dengan kredit macet seperti itu, ada mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para pihak. “Dijelaskan dalam UU fidusia, UU Perlindungan Kosumen, dan PP nomor  38/2009,” sebutnya.

Hady pun mengecam tindakan main rampas yang kerap dijelankan oleh orang-orang suruhan finance. “Setelah saya pelajari dalam UU Fidusia, UU Perlindungan Kosumen dan PP 38/2009, banyak sekali aturan dan sanksi pidana yang bisa menjerat perusahaan finance ke dalam penjara. Tetapi kenapa dibiarkan saja, atau jangan-jangan ada oknum oknum penegak hukum yang justru ‘main mata’ dengan meraka,” curiganya.

Karena sudah menyangkut wibawa bangsa, lanjut Hady, pihaknya berharap perlunya suatu tindakan bela Negara dengan harapan kedepan tidak ada lagi masyarakat konsumen yang menjadi korban perbuatan sewenang-wenang debt collector.

“Maka dari itu saya akan mendesak kepada ketua umum/Ketua DPP di Jakarta, Dewan Sesepuh, mantan2 Ketua Umum yang terhormat Jenderal (Purn) Faisal Tanjung, Letjend (Purn) DJaja Soeparman, Pangdam III Siliwangi di Bandung untuk segera bersinergi memerangi masalah ini dan saya juga memohon doa dan dukungan kepada semua pihak, rekan rekan anggota Korps Whira Bhakti (Sukarelawan) WIBBERA RI (Wajib Bela Negara Republik Indonesia) di seluruh DPD, DPC dan DPAC  se-Indonesia untuk merapatkan barisan memberangus masalah ini,” tandas Hady.

(dibaca 1311 X)