Dewan Adat Dayak Kecam Pemindahan Tempayan Adat

| Share on Facebook
IMG20160314175107

Valentinus Darus, Ketua DAD Pontianak Utara

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Indonesia adalah Negara hukumViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... » sekaligus sebagai Negara demokrasi. Penegasan tersebut terdapat dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Indonesia, Setidaknya ada 2 dasar hukum yang dikenal, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut tentunya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat mutlak dilakukan oleh negara. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Berkaitan dengan hal tersebut, Kalimantan Barat yang kaya akan adat istiadat tentunya memiliki juga memiliki hukum adat yang telah berlaku secara turun temurun, secara khusus masyarakat hukum adat Dayak. Untuk itulah, hal – hal yang berkaitan dengan hukum adat juga wajib dihormati oleh setiap orang yang berada dalam suatu wilayah hukum adat.

Ketua Dewan Adat Dayak Pontianak Utara Valentinus Darus menyesalkan tindakan pihak Hotel Kapuas milik Tjemerlang Thje alias Pui Hie yang memindahkan tempayan adat yang dipasang Penatua Adat Dayak dengan proses ritual pada Kamis 15 Januari 2015 silam.

“Kami dewan adat punya kewenangan dan kewajiban menegakan hukum adat. Biar bagaimanapun, yang sudah melangar adat istiadat kita, sebenarnya tidak boleh. Tapi Siapapun yang membolehkan itu, bagaimanapun ada sanksinya nanti,” ujar Valentinus Darus di Pengadidlan Negeri Pontianak, Senin (14/3).

Kendati tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku yang telah memindahkan tempayan adat tersebut, namun yang jelas ada kaitan dengan pihak hotel. “Siapun, yang jelas dari pihak hotel itu sendiri. Itu sudah melecehkan adat,”  kata ketua DAD Pontianak Utara. Mengenai waktunya, sambung dia, akan disikapi usai putusan pengadilan. (Red)

(dibaca 236 X)

None found.