Diduga Gunakan Dokumen Palsu, Keluarga Dewan Lolos PNS K1

| Share on Facebook

jas

LENSAKAPUAS, KETAPANG – Penerimaan Pegawai Negeri Sipil  Katagori 1 (PNS K1) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat bermasalah. Hal tersebut semakin terkuak setelah Pengadilan Negeri Ketapang memvonis bersalah si pembuat dokumen palsu.

Disinyalir kejadian serupa juga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ketapang. Seorang lulusan dimana Evi Ardalina, SE yang lulus menjadi PNS itu, diduga tidak memenuhi  syarat kwalifikasi PNS K1.

Menurut sumber yang dapat dipercaya, Evi Ardalina adalah  istri dari salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Sejak tahun 2005 sumber tidak pernah melihat  Evi Ardalina bekerja sebagai tenaga honor di lingkungan Dinas Pendidikan.  Evi Ardalina diketahui sumber hanya pernah honor di Politeknik Ketapang dan pernah menjabat sebagai Pembantu direktur IV. Perguruan tinggi yang kini menjadi Politeknik Negeri Ketapang tersebut terlahir dari Yayasan Iranata.“Mungkin Evi Ardalina bisa beralibi bahwa dia diperbantukan sebagai tenaga honor di Yayasan Iranata oleh  Dinas Pendidikan Ketapang. Namun, Yayasan Iranata tersebut  baru berdiri pada tahun 2006. Kok bisa pengalaman honornya  di Dinas Pendidikan dari tahun 2005. Saya tidak  pernah melihat dia di sana !” kata Sumber sambil melihatkan daftar absen dan Daftar Honor Evi Ardalina yang diduga fiktif.

Untuk itu  sumber yang jati dirinya minta dirahasiakan berkeyakinan, ada indikasi Evi Ardalina dengan sengaja berkonspirasi dengan oknum terkait untuk membuat keterangan palsu, guna memenuhi syarat penerimaaan PNS K1 tersebut. Selain itu sumber juga menginformasikan, selain Evi Ardalina, ada juga PNS K1 yang lain diduga menggunakan surat keteranga palsu alias bodong, yakni Taufik Waliansyah, ST. Taufik Waliansyah menurut sumber tidak pernah honor di Dinas Pendidikan. Dia seperti Evi Ardalina hanya pernah honor di Politeknik Ketapang. “Setahu saya, Taufik Waliansyah bekerja sebagai tenaga honor di Politeknik sebagai dosen. Dia adalah adik kadung dari Abdul Sani salah seorang Anggota DPRD Ketapang, dimana suami dari Evi Ardalina,” beber Sumber.

Lebih lanjut Sumber memaparkan bahwa Taufik Waliansyah sekarang ditugaskan sebagai staf BagianUmum Setda Ketapang. Meskipun demikian sumber mengakui bahwa dia tidak tau pasti  apakah penempatan tugas kerja tersebut berawal dari SK pertamannya.“Biasanya, pengangkatan tenaga honor dikarenakan instansi tersebut kekurangan tenaga kerja. Lalu, kenapa setelah menjadi PNS pegawai tersebut SK nya ditugaskan di tempat lain. Ada apa gerangan…?” tanya sumber sambil melihatkan senyum tipis tampak ngeyel. Sumber berharap agar Bupati Ketapang dapat menindak pengguna dokumen palsu tersebut atas dasar kejujuran dan keadilan. Taufik Waliansyah ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dia pernah menjadi tenaga honor di Politeknik, dan merupakan penugasan dari Dinas Pendidikan Ketapang. Dia juga menejelaskan bahwa sebelum honor di Politeknik dia honor di Dinas Pendidikan.

Namun ketika Wartawan integritasnews.com menanyakan kembali dengan pertanyaan yang sama, apakah dia pernah honor di Dinas Pendidikan, diapun berdalih dan mengatakan tidak ingin banyak berkomentar. Terdengar dari suaranya tanpak kesal dan mempertanyakan kenapa persoalan K1 ini diungkap kembali. Bagi Taufik, apapun yang terjadi dia akan menerimanya.“Persoalan K1 telah lama berlalu. Kenapa diungkap kembali. Sementara mereka yang diterima telah bekerja sebagaimana mestinya. Masih banyak persoalan yang terjadi di Kabupaten Ketapang yang harus diungkap. Seperti persoalan korupsi,”  ucap Taufik

Sedangkan Evi Ardalina ketika dikonfirmasi melalui ponsel pribadinya No. 085252xxxxxx tidak memberikan jawaban. Integritasnews.com mencoba menemui Evi ke kantor, namun Evi tidak masuk kerja karena sakit.

Sementara Anggota DPRD Ketapang Abdul Sani yang juga suami dari Evi Ardalina dan saudara kandung dari Taufik Waliansyah ketika diminta tanggapannya sebagai kapasitasnya anggota dewan terkesan tidak ingin memberikan tanggapan. Kenyataan ini terlihat  setelah media ini mencoba mengirimkan pesan singkat ke ponsel miliknya No. 085245xxxxxx namun pesan tersebut tidak dibalas. Sampai berita ini ditulis, pesan singkat tersebut berlalu begitu saja. Mengamati dari pesoalan di atas, Kecurangan dan prilaku busuk dari oknum PNS dinilai tokoh masyarakat Herman Wimpy seakan mendapat restu pejabat terkait. Pasalnya, pelanggaran hukum yang terjadi di depan mata dan adanya bukti seakan dibiarkan begitu saja.

Penegak hukum dan Inspektorat harus mampu mengatasi persoalan ini. Jangan salahkan, apabila masyarakat di mana-mana selalu berpikir negative terhadap pejabat maupun lembaga-lembaga hukum, jika kasus  tersebut tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Menurutnya, dari kebohongan meloloskan CPNS K1 itu,  dia yakin telah melibatkan banyak orang. Konspirasi dengan  pihak terkait pasti terjadi. Bagaimana tidak, syarat mengusulkan CPNS K1 bukan semata surat keterangan pengalaman absen dan biodata honorer saja. Namun Laporan Daftar Pengguna Anggaran juga pasti dilampirkan. “Saya  atas nama keadilan masyarakat Ketapang, sangat mengharapkan pihak terkait dapat  menindak lajuti temuan ini. Jika memang ada unsur   pidananya, saya mohon kasus ini segera diproses secara hukum,” ucapnya

Di lain sisi, Arbain pelapor kasus dokumen palsu di Puskesmas Kedodong Ketapang untuk meloloskan PNS K1, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menindak pengguna dokumen palsu. Dikatakannya, setelah pembuat keterangan palsu dinyatakan bersalah, seharusnya pemda mencabut SK penguna dokumen tersebut. Itu jelas telah melanggar pasal 263 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana. Arbain juga bercerita bahwa dia telah menerima surat dari OmbudsmanOmbudman Dorong Pemkab Sintang Lakukan Mediasi. Lanjut Baca ... » RI Perwakilan Kalimantan Barat, yang isinya memperjelas bahwa Ombudsman telah menyurati Pemda Ketapang. Dimana, Pemda Ketapang harus menindak lanjuti pengguna dokumen palsu untuk meloloskan PNS K1 maupun K2.

“Disamping itu, Ombudsman juga bicara kepada saya via HP dan menegaskan, jika Pemda Ketapang tidak serius menangani masalah ini, Ombudsman akan langsung ke BKN pusat untuk mengurusnya. Tidak menutup kemungkinan, Ketapang akan mengikuti jejak Kabupaten Kubu RayaKPPS Pertanyakan Pemotongan Honor oleh KPUD KKR. Lanjut Baca ... ». Dimana PNS K1 dan K2 dibatalkan,” ujar Arbain.

Seperti diketahui, Penerimaan PNS K1 merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya mensejahterakan tenaga honor. Kebijakan tersebut diperjelas dengan  Surat Pengumuman Bupati Ketapang Nomor : 800/1977/UP-B Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Ketapang. Untuk penerimaan PNS K1 harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Calon PNS itu harus menjalani masa bakti setidak-tidaknya sejak 1 januari 2005 hingga tahun 2010, dan tidak pernah terputus-putus. Disamping itu, gaji tenaga honor yang bersangkutan dibayar dari APBD atau APBN.

Pada pemerintahan SBY tahun 2011 lalu, tenaga honor yang memenuhi kwalifikasi di atas rencananya akan di angkat  menjadi PNS, namun tidak jadi. Barulah tahun 2013 pengangkatan tersebut terwujud, melalui mekanisme test. Sampai berita ini diturunkan, Integritasnews.com  masih melakukan investigasi tentang adanya informasi pengguna dokumen palsu di Instansi lain, untuk  meloloskan CPNS K1 dan K2. (Tris)

 

(dibaca 238 X)