Dirikan Rumah Ibadah Ilegal, Khianati Negara

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, LANGSA – Kasus pendirian sejumlah rumah ibadah secara ilegal di Kabupaten Aceh Singkil adalah bentuk pengkhiatan sekelompok masyarakat terhadap negara. Demikian dikatakan Direktur LSM Komunitas Rumoh Aceh, Putra Zulfirman di Langsa, Rabu (13/10/2015) malam.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan bela negara. Karenanya, jika ada warga yang.secara sengaja mendirikan rumah ibadah ilegal sama halnya dengan berkhianat kepada konstitusi.

“Melawan hukum, mendirikan rumah ibadah tanpa izin sama halnya dengan melanggar konstitusi. Bila sengaja melawan konstitusi sama dengan berkhianat kepada negara,” sebut Putra.

Khusus Aceh, lanjut dia, memiliki aturan hukum dan peraturan perundang-undangan tersendiri dalam menata kehidupannya baik secara pemerintahan maupun aspek sosial lain termasuk agama.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 adalah produk konstitusi yang menjamin suatu keistimewaan bagi Aceh dalam hal Adat istiadat, agama dan pendidikan.

Kemudian diperkuat dengan dua undang-undang lain yakni UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan terakhir UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

“Tiga produk konstitusi tersebut melekat statusnya di Aceh. Bila ada warga Aceh atau siapun yang tinggal di Aceh bertindak bertentangan maka wajib dihukum sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Putra juga menyampaikan bahwa dalam ketiga UU tersebut, penerapan Syariat Islam di Aceh telah dijamin keberadaannya. Sehingga bila ada pendirian rumah ibadah agama lain secara ilegal adalah sebuah intoleransi baik secara sosial maupun kehidupan bernegara.

Aceh, sambung dia, sangat toleran dengan semua agama. Akan tetapi jangan melanggar ketentuan yang ada. Bila ada yang melanggar tentu menimbulkan reaksi, salah satunya adalah bentrokan yang terjadi di Aceh Singkil.

Pun demikian, aktivis muda itu menghimbau kepada semua pihak untuk tidak melakukan hal di luar batas kewajaran. Biarkan insiden Aceh Singkil diselesaikan oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun lembaga Wali.Nanggroe yang memang memiliki peranan sebagai pemersatu rakyat.Aceh.

“Ini peran Wali Nanggroe bersama pemerintah untuk menyelesaikan konflik sosial di Aceh Singkil secara arif, adil dan bijaksana dengan berpedoman kepada regulasi yang berlaku di Aceh,” terang Putra.(Alam)

(dibaca 335 X)