Disinyalir Proyek Pemerintah Untungkan Pejabat Penting Kalbar

| Share on Facebook
ilustrasi fokus pemerintah

IST. Doc. Sambutan Gubernur Tentang Pengentasan Kemiskinan di Kalbar

PPK : Kita Serba Salah, Itu Perintah Atasan dan Penuh Muatan Politis

LENSAKAPUAS, KALBAR – Beberapa proyek pemerintah yang bersumber dari keuangan APBN maupun APBD disinyalir mendapat instruksi langsung dari salah satu pejabat penting di Kalbar agar ditempatkan di atas lahan milik pribadi pejabat (keluarga) yang bersangkutan.  “Bolehkah proyek pemerintah di atas lahan pribadi pejabat atau keluarganya, terus gimana nanti status ‘asset’ di atas lahan pribadi pejabat itu kalau dia tidak menjabat lagi?” tanya salah satu warga  kepada LensaKapuas yang enggan ditulis identitasnya.

Hal tersebut ia pertanyakan, mengingat adanya beberapa proyek milik pemerintah yang menurut dia terdapat sejumlah kejanggalan. Pertama, kata dia, kenapa harus ditempatkan di atas lahan milik pribadi (keluarga) pejabat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, lanjutnya, pekerjaan salah satu proyek fisik di lahan tersebut, dikerjakan terlebih dahulu sebelum ada penganggaran.  Artinya, proyek sudah mulai dikerjakan tahun 2013, baru penganggaran dan finishing proyeknya di tahun 2014.

Pengakuan sumber LensaKapuas tersebut mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang mencapai angka milyaran rupiah itu adalah arahan dari pejabat penting itu. “Mulai dikerjakan September 2013, tapi penganggaran dan pembayarannya baru tahun 2014.  Kalau mau lebih jelas kapan mulai kerjanya coba tanya jak sama tukang-tukangnya di sana,” ungkap sumber.

Menguatkan pernyataan sumber,  pengakuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pun begitu. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa, itu instruksi langsung atasan (pejabat tinggi di salah satu daerah Kalbar tadi Red.) dan semua penempatan proyek di sana itu penuh muatan politisnya,” ucap PPK proyek kepada kontraktor (B) tanpa menyadari dan mengetahui kehadiran wartawan LensaKapuas yang kebetulan duduk satu meja.

Menindaklanjuti informasi warga tersebut, sehari setelahnya Minggu (10/11), Tim LensaKapuas mendatangi lokasi. Pantauan langsung di lapangan, areal lokasi yang diinformasikan oleh sumber seluas 6 ha tersebut tertutup untuk umum. Sebuah pintu pagar utama dengan ketinggian sekitar 3 meter selalu dalam keadaan tertutup. Namun, setelah memasuki pintu utama, tampak pemandangan luas lahan pertanian dan perkebunan. Ada kebun kelapa, kolam ikan, kebun sayur, beragam tanaman buah-buahan khas, pohon buah naga, rumah karyawan, dan juga terdapat bangunan sarang burung wallet yang berdekatan dengan sebuah villa milik pejabat dimaksud.

Ketika dikonfirmasi, pejabat di salah satu dinas membenarkan kalau ada proyek pemerintah di atas lahan dimaksud. “Iya benar, memang ada proyeknya di sana. Tapi itu bukan milik pejabat yang bersangkutan, tapi lahan masyarakat yang dipinjam pakaikan kepada kelompok. Itupun berdasarkan pengajuan masyarakat, setelah melalui proses seleksi, kita anggap layak maka kita beri bantuan,” ucapnya seraya menunjukan bukti-bukti pengajuan proposal dan surat perjanjian pinjam pakai lahan.

Begitupun halnya dengan pejabat dinas lainnya yang ungkap sumber. Ia pun memberikan penjelasannya hampir sama, juga disertai bukti pengajuan proposal dan hibah lahan. ” Itu bukan milik beliau, tapi punya kelompok masyarakat yang mengajukan ke kita. Sifatnya bantuan hibah dan sudah sesuai peraturan yang berlaku,” terangnya kepada LensaKapuas.

Ketika disandingkan dengan  data yang dimiliki LensaKapuas, perihal data kependudukan di daerah setempat. Beberapa nama telah sesuai sebagaimana tertera dalam surat pengajuan proposal, termasuk nama kepala desa. Namun ada beberapa nama yang disinyalir bukan warga setempat ataupun telah berpindah domisili.

Dimintai komentarnya secara terpisah, salah satu aparat kejaksaan dihubungi LensaKapuas perihal adanya informasi tersebut berjanji untuk menindaklanjuti apabila ditemukan bukti cukup. “Coba cari tahu status lahannya,” pesannya singkat.

Begitupun halnya respon salah satu staff lembaga auditor perwakilan Kalbar. “Nanti kita coba crosscheck hasil auditnya,” ucapnya. (TIM)

(dibaca 444 X)