DPRD Kalbar Konsultasikan Uji Kelayakan Calon Komisioner

| Share on Facebook

f5f1e06410df64f57c6358f939ceb8dff027f464Sebanyak 12 orang anggota dan staf DPRD Kalimantan Barat melakukan konsultasi tentang persiapan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon anggota Komisi Informasi Provinsi Kalbar (KI Kalbar) ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono didampingi Komisioner Evy Trisulo dan Dyah Aryani beserta Tenaga Ahli Agus Wijayantyo Nugroho dan Asisten Ahli Nur Latifah menerima konsultasi di Ruang Rapat KIP Jakarta, Kamis (7/8).

Rombongan DPRD Kalbar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar Nicodemus R Toun menyampaikan sejumlah hal menyangkut persiapan uji kelayakan yang akan digelar pada 11 Agustus untuk tes tertulis dan 14 Agustus untuk interview. Dalam kesempatan itu, Ketua komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya meyakinkan bahwa dalam proses uji kelayakan nanti tidak akan ada intervensi dari pihak manapun,

“Kami membutuhkan Komisioner yang punya integritas yang baik karena operasional komisi informasi ini dibiayai oleh Negara,” kata Retno. Sebanyak 10 nama calon anggota KI Kalbar telah diserahkan ke Komisi A DPRD Kalbar untuk dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.

Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalbar Baisoeni ZA berharap agar hasil dari uji kelayakan calon anggota KI Kalbar nanti tidak sama nasibnya dengan Pilpres. Untuk itu, ia meminta saran tentang bagaimana mensikapi peran pemberitaan media massa yang sangat luar biasa terhadap proses uji kelayakan nanti sehingga tidak terjadi keberpihakan media terhadap salah satu kandidat calon.

Adapun Sekretaris Komisi A DPRD Kalbar Antonius Situmorang meminta penjelaskan tentang  keterwakilan wakil pemerintah dalam komposisi anggota KI Kalbar. Juga beberapa anggota Komisi A DPRD Kalbar mempertanyakan mengenai kesekretariatan KI Kalbar nanti kalau sudah terbentuk.

Anggota Komisi A DPRD Kalbar juga mempertanyakan menyangkut tata cara persidangan dalam proses penyelesaian sengketa informasi yang nanti akan ditangani KI Kalbar. Untuk itu, Ketua KIP Abdulhamid menyarankan agar anggota KI Kalbar yang sudah terpilih nanti dapat melihat langsung proses persidangan di KIP sehingga bisa langsung mendapat Bimbingan Teknis secara praksi, bukan hanya teoritis maupun simulasi. “Seperti yang dilakukan para Komisioner KI Papua, KI Babel, dan KI Jambi,” ketika baru terpilih kata Abdulhamid.

Pada kesempatan itu, Abdulhamid juga menekankan paling tidak ada empat kompetensi yang harus dipertimbangkan dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan, yaitu segi kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Dalam konteks integritas Abdulhamid menyarankan adanya penelusuran rekam jejak moral para calon dengan mendengar aspirasi masyarakat dan menelusur lewat tim khusus. “Selain itu juga harus dilakukan psikotes untuk menyaring kesehatan mental calon,” sambung dia. Sedangkan dari sisi akseptabilitas, dia mengatakan memang tidak bisa mengabaikan pertimbangan politik dari para anggota DPRD.

Sementara Komisioner Evy dan Dyah menanggapi soal keterwakilan pemerintah dalam komposisi anggota KI Kalbar, menjelaskan bahwa hal itu memang disyaratkan dalam UU KIP. Untuk keterwakilan pemerinmtah, maka harus dikonsultasikan ke Gubernur namun nantinya dalam posisi sebagai Komisioner mereka tetap harus independen. Selain itu kedua Komisioner juga menekankan pentingnya penguasaan masalah hukum oleh para calon sehingga sebisa mungkin harus ada yang dari disiplin ilmu hukum masuk menjadi Komisioner.

Sumber:komisiinformasi

(dibaca 627 X)