DPRD Tetapkan 5 Anggota KIP Kalbar

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses dan memperoleh  informasi publik. Hal tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikSidang Perdana KIP Kalbar, Termohon Mangkir Sidang. Lanjut Baca ... ». Dengan dikeluarkannya ketentuaun perundangan-undangan tersebut, sejatinya hak untuk memperoleh informasi publik oleh setiap warga negara guna pengembangan diri dan sosial dalam negara yang demokratis akan lebih mudah.

Ironis, kendati telah dibuat ketentuan dengan tegas mengenai hal tersebut, tetap saja masih ada badan publik penyedia informasi pubik yang enggan membuka diri, transparan dan mematuhi ketentuan UU KIP.

Kendati demikian, setiap warga negara negara masih menyediakan ruang bagi pengakses informasi publik dengan membentuk Komisi Informasi  yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan informasi publik apabila terjadi sengketa, termasuk di Kalimantan Barat.

Sebagaimana dilansir dari www.kebebasaninformasi.org, DPRD Kalimantan Barat telah menetapkan 5 (lima) Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Agustus 2014,  berdasarkan Surat Pengumuman DPRD No. 162/139/DPRD-D Tanggal 21 Agustus 2014.

Adapun  nama-nama anggota Komisi Informasi Kalimantan Barat yang ditetapkan, yakni :

  1. Abdullah, S.Pd;
  2. Hawad Sriyanto, S.H.;
  3. Chaterina Pancer Istiyani, S.S., M.Hum;
  4. SY. Muhammad Herry, M.H.;
  5. Abang Amirullah;

Cadangan:

  1. Rospita Vici Paulyn, S.T.;
  2. Albertus, S.Pd., S.P.

Surat edaran tersebut ditandatangani Ketua DPRD Kalimantan Barat Minsen SH dan Koordinator Komisi A DPRD Kalimantan Barat Dr. Drs Nicodemus R Toun, MM.

Editor : novi

(dibaca 556 X)