Edi Suwanto Berharap Majelis Hakim Hukum Berat Terdakwa

| Share on Facebook

sidang idhaLENSAKAPUAS, PONTIANAK – Merasa tidak terima tanahnya dipagar, Edi Suwanto Bong alias Aliong melayangkan gugatan ke pengadilan  terhadap lima orang warga yang melakukan pemagaran dan perusakan pagar  awal di atas 3 bidang tanah bersertifikat hak milik yang telah ia beli secara sah dari keluarga ahli waris H Abdul Razak pada tahun 2001 silam.

Sengketa objek tanah yang terletak di Jalan Khatulistiwa Batu Layang Pontianak Utara itu diketahui ketika salah satu keluarga ahli waris dari enam pewaris yang yang melakukan tuntutan terhadap Aliong sebagai pembeli tanah, sebab jual beli yang telah dilakukan sebelumnya  diputus pengadilan cacat hukum. Putusan pengadilan tersebut berdasarkan temuan bukti adanya tanda tangan salah satu ahli waris yang dipalsukan oleh notaris. Dijelaskan, bahwa dari enam ahli waris H Abdul Razak tersebut, yakni M Tayib, Abdullah, Masnah, Maryam, Hindun, dan Halimah,  tanda tangan ahli waris yang dipalsukan atas nama Masnah, karena telah meninggal dunia sebelum transaksi jual beli.

Dikatakan Aliong, dengan pengurusan segala macam administrasi oleh notaris dan semua berkas dokumen lengkap, ia pun tanpa ragu membeli tanah itu dengan kesepakaatan harga Rp438 juta. “Seiring berjalannya waktu, tidak tahunya anak Masnah pun mempermasalahkan perihal tanah yang telah dijual itu. Sebab,  hasil penjualan tanah yang seharusnya menjadi hak ibunya (Masnah) tidak pernah ia terima,” ulas Aliong.

“Tanah itu bersertifikat hak milik  atas nama enam orang ahli waris, kemudian  dikuasakan oleh salah satu  ahli waris  (Abdullah) ke notaris. Pemutusan harga senilai Rp438 juta, lalu terima uang dan segala macamnya adalah notaris itu,” beber Aliong.

“Setelah proses jual beli selesai dilakukan, dibayarkan lah juga secara cash,” kata Aliong. Kemudian, lanjutnya, dirinya bermaksud  untuk mengembangkan usahanya di bidang propertyKaki Tangan AK Aniaya Sariansyah. Lanjut Baca ... » di atas taah yang sudah ia beli, yakni sebagai tempat bongkar muat  pasir dan batu.

“Waktu itu sudah ditangani notaris. Setelah berjalan sekitar tujuh tahun kita gunakan, ternyata salah satu  anak ahli waris menggugat ke PTUN, dengan alasan  belum terima pembagian uang hasil jual beli tanah itu.  Padahal, pembayaran dari kami sudah lunas melalui notaris untuk AJBnya,” kenangnya.

Aliong menuturkan, dalam gugatan yang dilayangkan ke PTUN, Abdullah sebagai penerima kuasa ahli waris dituntut telah melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan, sebab ketika itu salah seorang ahli waris telah meninggal. “Bahkan proses PTUN sampai tingkat MA menyatakan pihak pembeli adalah sebagai korban, karena surat jual beli tersebut dinilai cacat hukum,” kisah Aliong. Selanjutnya, kata dia, dirinya dinyatakan sebagai korban dan dikalahkan dalam putusan itu, sertifikat pun dibatalkan.

Kendati demikian, tambah Aliong, secara administratif pengadilan belum bisa menentukan kepemilikan tanah tersebut jatuh ke tangan mana. Atas dasar kepemilikan sah dengan transaksi jual beli yang sah secara hukum Aliong pun melakukan gugatan perdata.

“Dalam proses sidang pertama sampai keempat, pihak keluarga ahli waris yang berjumlah empat orang itu menguasakan kepada kuasa hukum mereka, Pendi. Selanjutnya, hak substitusi yang diberikan kepada Pendi dilimpahkan kepada H Rokib,” terangnya.

Kemudian, M Rokib dan Musawi melakukan eksekusi terhadap objek tanah tersebut seperti yang diperintahkan dalam surat kuasa itu. “Namun setelah dilakukan pemagaran, barang-barang, rumah karyawan serta kelengkapan usaha milik saya juga turut dipagar pelaku, padahal tanah yang dipagar  tidak masuk dalam objek yang disengketakan,” ungkap Aliong.

“Tanah itu dikuasai mereka, dijaga. Setelah dikuasai barang kami yang kena pagar,  keluar harus melalui mereka yang jaga seolah-olah tanah itu miliknya. Atas tindakan itu kita lapor ke Polresta Pontianak, diproses dan sampai dilimpakan ke pengadilan. Sampai lah perkara ini terhadap Rokib, Asnawi dan Samroto,” tegasnya.

Adapun yang sedang proses pengadilan sebagai tersangka, lanjutnya,  dua kasus yang berbeda sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni  pemagaran dan perusakan, dengan nama-nama tersangka pemagaran, Asnawi, Tomroto, atas perintah M. Rokib, sedangkan kasus perusakan pagar di atas tanah yang sedang proses hukum di Mahkamah Agung (MA) yakni Musawi dan Kadir.

“Bukti-buktinya lengkap, seluruh terdakwa masih tahanan rumah. Kalau memang vonis yang diberikan pada pelaku dihukum ringan bahkan bebas, upaya banding atau kasasi tetap kami lakukan,” tegas Aliong.

Pihak korban (Aliong) berharap, putusan yang tetapkan pengadilan secara arif, bijaksana dalam mengambil keputusan lantaran pihak Aliyong sebagai pemilik tanah menjadi korban atas kasus ini dan sangat dirugikan baik dari segi waktu tenaga dan fikiran. (Cece)

(dibaca 651 X)