Fakultas Hukum Untan Mencetak 98 Sarjana Baru

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Dari 98 orang Mahasiswa/I Fakultas HukumViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... » Universitas Tanjungpura Pontianak yang akan mengikuti wisuda Strata I (S1). Bella Astrida, putri dari Darwin Effendy Manurung, SH  meraih IPK tertinggi, 3,89.

” Setelah mengikuti proses belajar mengajar  di Fakultas, tentunya kita akan menunggu kontribusi nyata dari para alumni ini. Kita akan melihat kemampuan sesungguhnya  setelah diwisuda nanti, baik dalam hal pengembangan keilmuan maupun dalam peran sertanya di masyarakat dalam kehidupan sehari hari, terutama dalam pemecahan  masalah praktis hukum,” ujar Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH, M.Si,  Dekan Fakultas Hukum Untan disela-sela acara  syukuran dan pelepasan Sarjana baru Fakultas Hukum UNTAN Periode III Tahun Akademik 2012/2013. Rabu (28/08/2013).

Ia menjelaskan, Ilmu hukum sebagai ilmu yang mandiri.  Artinya, kata dia,  mereka (mahasiwa/i) dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki tidak hanya untuk bekerja saja, tetapi bagaimana untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan sendiri.  Garuda mencontohkan, bekerja sebagai legal konsultan di perusahaan, swasta, menjadi analis hukum di birokrasi atau dimana itu satu persoalan, tapi dilain sisi mereka juga memiliki profesi yang independen,profesional di bidang pengacaraan, notaris dan sebagainya.

Dilanjutkannya, ilmu hukum dapat di terapkan hampir diseluruh sektor kehidupan manusia. ” Semua segmen atau jenis pekerjaan  memerlukan  keahlian di bidang hukum untuk mencermati regulasi dan lain sebagainya. Kita mengembangkan jejaring melalui alumni, yang salah satu fungsinya untuk menginformasikan peluang kerja atau pengembangan diri dalam menciptakan pekerjaan profesional bagi lulusan Fakultas Hukum,” kata dia.

Kemudian, kata Garuda melanjutkan, untuk pengembangan kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan stakeholders dan pengembangan keilmuan. “Sekarang di Fakultas Hukum 60%  kurikulum itu adalah untuk pemecahan masalah praktis hukum dan 40 % nya untuk pengembangan keilmuan. Jadi, kita mempersiapkan kedua sisi itu, pengembangan keilmuan dan keahlian dalam pemecahan masalah praktis  hukum. Misalnya, kemampuan ber acara, membuat surat kuasa, membuat gugatan, membuat pledoi dan sebagainya,” kada dia. Disamping itu, sambung Garuda, masalah praktis hukum,  harus ditunjang dengan keilmuan. Sehingga, keilmuannya juga harus dikembangkan, maka diajarkan filsafat hukum, hukum pidana, hukum perdata.  ” Dua sisi itu yang coba kami kembangkan,”tandasnya.

(novi)

(dibaca 777 X)