Fitra : Koruptor Kian Berani

| Share on Facebook

Bagaimana Proyek Jalan Adisucipto Pontianak ?

proyek prningkatan jalan adisucipto ptk

Proyek Peningkatan Jalan Adisucipto Ptk, didanai dari dua mata anggaran beda, DPID dan APBD Murni Prov kalbar

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi AnggaranSidang Perdana KIP Kalbar, Termohon Mangkir Sidang. Lanjut Baca ... » (Fitra), Ucok Sky Khadafi seperti dilansir dari Kompas.com (12/9/11) silam mengatakan, “Modus korupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » terkait dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semakin berani. Bahkan, bisa terjadi sebuah proyek dianggarkan dalam dua hingga tiga mata anggaran. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, misalnya, yang menemukan sebuah proyek pembangunan jalan dianggarkan hingga tiga kali sehingga biayanya mencapai Rp 6,2 triliun.

Modus penggandaan anggaran sebuah proyek itu, kata dia, khususnya pembangunan infrastruktur, terjadi di 189 provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. ”Itu baru satu jenis anggaran, yaitu infrastruktur jalan. Total penggandaan proyek tersebut mencapai Rp 6,2 triliun,” kata dia lagi.

Banyaknya anggaran proyek yang tumpang tindih seperti itu dikarenakan pencairan dana tergantung ”keberanian daerah” yang dikucuri proyek untuk mendekati mafia di Banggar DPR atau kementerian terkait. Ucok menjelaskan, daerah yang kebanjiran anggaran untuk proyek bisa dipastikan menyogok ke pusat.

Kondisi itu mengakibatkan ketimpangan pembangunan. Belum lagi dana proyek yang dikucurkan pun dikorup sehingga kualitas pembangunan rendah dan mudah rusak dalam waktu singkat.

Sekretaris Jenderal Fitra Yuna Farhan menambahkan, Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) banyak dikorupsi. DPID dan PPID tak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Saat ini, korupsi dana PPID di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih ditangani KPK.”

Lalu, bagaimana soal tumpang tindih mata anggaran pembangunan Jalan Adisucipto Pontianak, yang dibangun dengan Dana DPID kemudian dilanjutkan dengan APBD murni Prov kalbar?

Pengendali kegiatan proyek peningkatan jalan dalam Kota Pontianak, Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Kalbar, Toto Suharto beberapa waktu lalu mengungkapkan proyek overlay (lapis ulang) meliputi ; Jalan Adisucipto – Imam Bonjol – Hasanudin –  Rais A Rahman – Husein Hamzah yang didanai melalui  APBD murni Kalbar sebanyak 3 x penganggaran tersebut telah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis Balitbang PU. “Itu sudah sesuai dokumen kontraknya, tebalnya 4 CM dengan lebar 8 meter. Anggarannya Rp19.217.884.000,. Kalau tidak ada halangan tanggal 20 November sudah selesai,” ujar Toto kepada LensaKapuas diruang kerjanya.

Bahkan, proyek tersebut pada saat pelaksanaan tidak dipasang plank pagu anggaran proyek. Toto berujar kalau pelaksana telah memasang plank tersebut sesuai ketentuan. Namun, selang beberapa jam kemudian, melalui hanphone selulernya, Toto berdalih kalau plank pagu anggaran proyek yang di Jembatan I telah dirusak orang iseng. “Awalnya ada itu mas dipasang disitu, itu dirusak oleh orang iseng yang tidak senang dengan kita. Ndak tau siapa, mungkin orang lewat dilempari planknya,” kilah Toto.

Disinggung soal tumpang tindih anggaran dengan dana DPID. Ia menjelaskan bahwa yang dibiayai DPID hanya di Jalan Adi Sucipto. “Yang DPID itu yang di ujung sana, di Jalan Adi Sucipto pada tahun 2011. DPID itu sudah selesai, anggaran tahun 2011 tidak diurus lagi. Yang nambah baru APBD murni sama, DPID disambung APBD murni. Itu bisa…itukan sumber dana doank. DPID itu cuma batu, lalu sekali saja aspalnya. hampir 3, 6 km kita overlay habis,” kata Toto.

Namun, berdasarkan PMK No.25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai DPID harus selesai paling lambar 31 Desember 2011. Hasil dari kegiatan yang didanai DPID sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011. Kemudian Pasal 11 dikatakan “Daerah penerima DPID dapat melakukan optimalisasi penggunaan DPID dengan merencanaan dan mengganggarkan kembali kegiatan DPID dalam APBD perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DPID lebih kecil dari pagu bidang DPID tersebut.” (*)

 

(dibaca 657 X)