Forum Komunikasi Wartawan Minta Hakim Segera Hentikan Perkara Delik Pers

| Share on Facebook
15896176_254648778299039_7453174743882880803_o

Edi Ashari, Ketua Forum Komunikasi Wartawan

LENSAKAPUAS, SANGGAUSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » – Sidang ke-6 kasus dugaan pencemaran nama baik atas nama Terdakwa berinisial AA dan MT yang digelar di Pengadilan Negeri Sanggau dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi lainnya itu, mengundang perhatian publik.

Terdakwa MT ketika memberi keterangan di hadapan Majelis Hakim mengungkapkan bahwa sebenarnya yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah dirinya, terkait kepemilikan tanah yang dikuasai oleh PT. BHD dan hingga saat ini belum ada proses ganti rugi maupun penyelesaian.

Terhadap persoalan tanah tersebut, kata MT, sebelumnya sudah ia laporkan ke aparat kepolisian, mulai Polsek hingga Polda. Namun laporannya tidak ada kabar perkembangan maupun penyelesaian. Hal itu membuatnya kecewa dan nyaris putus asa, sehingga akhirnya  ia memilih jalur komunikasi publik dengan cara menuangkan fakta-fakta yang ia alami melalui media massa. Kemudian persoalan yang menimpa dirinya itu ia tuangkan lewat tulisan dengan membuat release berita yang kemudian ia kirim lewat Y, yang selanjutnya dimuat di Media Pilar  Edisi 114/20 Sep – 20 Okt 2015 dan Edisi 116/Th.x/20 Nov-20 Des 2015.

Begitupun halnya dengan keterangan yang diungkap oleh Terdakwa AA. Ia pun meminta Majelis Hakim PN Sanggau yang memimpin persidangan tersebut untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara yang menimpanya dirinya. “Saya juga adalah korban yang merasa dirugikan oleh pihak PT.BHD Sanggau,” ungkap AA.

Berdasarkan rilisan yang diterima Integritasnews.com, Kamis (5/1/2017), dalam sidang ke-6 kasus tersebut Terdakwa MT dalam keterangannya menjelaskan bahwa berita yang dimuat Media Pilar Edisi 114/20 Sep – 20 Okt 2015 dan Edisi 116/Th.x/20 Nov-20 Des 2015  adalah relesae berita yang ia buat dan diberikan kepada Y. Dirinya berharap release berita tersebut dapat dipublikasikan.

Atas pengakuan tersebut, Majelis Hakim kemudian menanyakan perihal PK (Pesan Khusus Koran) kepada Terdakwa MT. Dan Terdakwa MT pun mengakui ada menerima koran sebanyak 20 ekstemplar dengan biaya PK sebesar Rp1,5 juta yang dititipkan melalui AA untuk selanjutnya diserahkannya kepada Y.

Selanjutnya, dalam sidang itu, Ahli Pidana yang dihadirkan oleh JPU sempat adu argumen dengan Kuasa Hukum Terdakwa.

Dalam keterangannya, Ahli yang dihadirkan tersebut mengatakan, koran yang terbit lalu dibagikan kepada masyarakat, apakah ada unsur kesengajaan memberikan penghinaan dan pembohongan?

“Wartawan tidak bertanggungjawab sepanjang isi dari curhatan dari narasumber itu benar, yang bisa disalahkan adalah yang memberikan curhatan,” jelas Ahli.  

Terhadap keterangan Ahli tersebut,  Kuasa Hukum Terdakwa kemudian menanyakan apakah ada undang – undang  yang mengatur mengenai pencemaran nama baik tentang suatu benda atau perusahaan.

Ahli yang dihadirkan JPU itu pun mengatakan, bila ada perbuatan, bisa dihukum secara hukum yang berlaku. Pasal 311 KUHP bila bisa dibuktikan antara opini dan fakta itu bisa dibedakan apabila sudah memenuhi unsur. “Berikan dia kesempatan untuk membuktikan dia salah atau tidak,” ucapnya.

Kemudian Kuasa Hukum AA dan MT mempertanyakan, apakah suatu pelaporan misalnya perbuatan pencemaran nama baik tindak pidana contohnya pelapor melaporkan A, tetapi yang dilaporkan buat B.

Ahli Pidana Universitas Tanjungpura itu menjawab, tidak masalah selama berita itu tidak diterbitkan, mengenai  isinya tetap menjadi tanggung jawab terdakwa, wartawan hanya menjalankan tugasnya, kata dia.

Dalam keterangan Terdakwa AA, terungkap bahwa dirinya telah dirugikan atas penguasaan tanah miliknya oleh PT. BHD seluas 120 Ha yang belum ada proses ganti rugi dan penyelesaian sampai sekarang.

Ditempat terpisah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Kaomunikasi Wartawan yang juga Ketua Lembaga Kalimantan Elektoral Commission (KEC Kalbar) Edi Ashari angkat bicara terkait permasalahan tersebut. Ia menegaskan, mekanisme penyelesaian atas pemberitaan Pers adalah ranahnya Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999.  

Ia mempertanyakan perihal persoalan delik pers yang menjadi kewenangan Dewan Pers dibawa ke ranah peradilan umum, Pengadilan Negeri (PN). Seharusnya, kata dia, yang mengadili kasus delik pers ini adalah Dewan Pers yang mempunyai kewenangan sesuai UU Pokok Pers NO 40 Tahun 1999 sebagai payung hukumnya. “ Lagian sudah ada hak jawab dari media yang bersangkutan.”

“Ranahnya Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan sudah diatur dalam undang-undang kehakiman. Tupoksi peradilan umum, sedangkan kasus yang terjadi tersebut mengenai pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan itu, pasal keranjang sampah. Pasal itu sudah tidak ada atau sudah dicabut,” tegas Edi Ashari, Sabtu (07/1/217).

Perkara tersebut menurut Edi Ashari terkesan sangat dipaksakan. “Harusnya perkara ini dibawa keranahnya Dewan Pers,” sebutnya.

Dikatakan Edi, berdasarkan SEMA 13/2008, dalam penanganan atau pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, Majelis Hakim hendaknya mendengar atau meminta keterangan  ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek. “Dan pers itu tidak bisa dibenturkan ke ranah hukum,  pers itu dilindungi oleh hukum,” tegas Ketum Forum Komunikasi Wartawan.

Tengku Nusmir, selaku Kuasa Hukum Terdakwa AA dan MT meminta kepada Majelis Hakim PN Sanggau yang menyidangkan kasus tersebut untuk lebih jeli dan cermat, serta meminta agar menghentikan tuntutan terhadap kliennya.

Ketika wartawan ingin meminta keterangan dari PT. BHD melalui kuasa hukumnya, pihak BHD menghidar.

(Is/red)

 (dibaca 298 X)