GAPKUM-LH Nilai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB Kota Pontianak Langgar Aturan

| Share on Facebook

Dari kanan – Nidia Candra, SH [Ketua harian Gapkum-LH], Drs Teguh Rianto [Ketum Gapkum], Florensius Boy, SH [Sekretaris Gapkum-LH]

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dinilai  telah melakukan  penyimpangan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Wajib Pajak di Kota Pontianak. Melabrak UU BPHTB, PERDA, maupun Perwako.

Ketua Harian GAPKUM LH Nidia Candra, SH mengatakan, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak telah menyalahi ketentuan UU nomor 28 tahun 2009, Perda Nomor 6 Tahun 2010, dan Perwako Nomor 76 Tahun 2012 dalam menetapkan dasar pengenaan tarif BPHTB.

Menurutnya, dasar pengenaan BPHTB untuk jual beli oleh petugas pajak di SKPD Kota Pontianak saat ini dengan menggunakan harga taksiran yang ditentukan Tim Appraisal BKD. Sementara berdasarkan UU BPHTB, Perda, maupun Perwako yang dikeluarkan sendiri oleh Instansi tersebut, kata dia,  tidak ada yang namanya nilai taksiran dalam penetapan nilai BPHTB. “Untuk dasar pengenaan pajak BPHTB atas jual beli itu adalah berdasarkan harga transaksi.”

Jika nilai transaksi tidak diketahui ataupun nilai transaksi di bawah NJOP, sambungnya, maka dalam pengenaan pajak BPHTB adalah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB. “Kita akan teruskan temuan ini ke lembaga berkompeten dalam hal ini soal pelayanan publik ini seperti ke Ombudsman dan lembaga-lembaga berwenang lainnya, karena banyak yang mengeluh soal pengenaan pajak BPHTB yang dinaikan sewenang-wenang oleh mereka tanpa ada dasar hukum yang jelas,” kata Vinda sapaan akrab Nidia Candra, SH.

Selain itu, menurut Alumnus Fakultas Hukum UPB itu, pihaknya bila perlu meminta aparatur penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dalam hal ini, karena tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di intansi yang memungut pajak BPHTB itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. “Padahal di pintu masuk ruang kantor BKD itu ada brosur yang mereka buat sendiri, tetapi itu cuma pajangan saja,” tandasnya seraya menunjukan brosur berwarna biru yang diperoleh di kantor BKD.

Ada dugaan tindakan mereka ini akibat tingginya target pendapatan asli daerah (PAD), sehingga intansi itu berbuat melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. “Ini pelanggaran hukum,” tegasnya.

“Saya menilai yang diakukan oleh petugas pajak yang menentukan sendiri berdasarkan taksiran tersebut keluar dari ketentuan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat dikategorikan perbuatan melampaui wewenang/abuse of power. Tindakan tersebut berlindung dibalik asumsi-asumsi yang tidak masuk akal, pemaksaan dengan menggunakan cara yang menyalahi peraturan perudang – undangan, sehingga pada proses negosiasi. Jadi, seolah – olah mereka sudah menurunkan biaya BPHTB, padahal itu hanya akal – akalan saja,” kata Vinda.

Seharusnya, menurut praktisi hukum itu, prinsip self assessment system yang dianut dalam system perpajakan harus dikedepankan. Yakni penghitungan pajak sendiri oleh Wajib Pajak, dan apabila Wajib Pajak masih merasa keberatan dari hitungan pajaknya itu, maka ruang negosiasinya di situ, bukan dari negosiasi dari nilai tafsiran sendiri petugas pajak yang tidak berlandaskan aturan tersebut, ” tandasnya.

Vinda membeberkan, berdasarkan pengalamannya langsung beberapa kali mengurus BPHTB wajib pajak.  melakukan negosiasi tariff BPHTB. Pernyataan petugas dispenda, seolah – olah WP membuat kuitansi transaksi tidak benar, atau pernyataan yang dibuat antara penjual dan pembeli tipu – tipu, tidak sesuai dengan harga realnya.

“Pertanyaannya, apakah petugas pajak itu lebih tahu soal kesepakatan harga para pihak itu. Andai katapun nilai BPHTB di bawah NJOP  kan  pastinya yang dipakai nilai NJOP. Lalu Negara dirugikan atau tidak?” Tanyanya.

Seharusnya, kata dia, selaku administrator Negara, petugas pajak itu bekerja dengan aturan perundang – undangan yang berlaku, bukan seenaknya sendiri. Tujuan Negara itu jelas termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun1945 dan juga UU Pemerintahan Daerah. “Negara hadir untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan malah sebaliknya, menyengsarakan rakyatnya,” tandas ketua harian Gapkum LH.  [umi]

(dibaca 0 X)