GMNI : Kebijakan Pertanian WTO Membawa Malapetaka

| Share on Facebook
Unjuk Rasa Mahasiswa GMNI di Bundaran Digulist Untan Pontianak (foto:alam)

Unjuk Rasa Mahasiswa GMNI di Bundaran Digulist Untan Pontianak (foto:alam)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pontianak  mengatakan kebijakan pertanian ala World Trade Organization (WTO), membawa malapetaka. Pernyataan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Bundaran Degulis Untan Jl. A Yani Kota Pontianak, Senin, 2 Desember 2013.

Diungkapkan mahasiswa, “Kebijakan pertanian ala WTO itu membawa malapetaka, yang pertama melihat produksi pangan  nasional terus merosot, bentuk usaha tani tidak lagi sanggup mensejahterakan petani dan akibatnya banyak petani yang meninggalkan pekerjaannya, ironisnya 60% penerima program Raskin di seluruh Indonesia adalah petani. Kedua, bahwa Indonesia semakin bergantung pada impor.  Untuk semua kebutuhan pangan Indonesia, didapatkan melalui impor, impor gandum 100%, kedelai 78%, susu 72%, gula 54%, daging sapi 18 % dan bawang putih 95 %.

Seperti negara-negara maju kelihatannya harus bersiap-siap menelan pil pahit pasalnya, perundingan marathon perwakilan 159 anggota WTO di Jenewa, Swiss yang berakhir tanggal 26 Nopember lalu, sudah menemui “jalan buntu’ salah satu isu yang menjadi pemicu kebutuhan negoisasi itu adalah soal penghapusan subsidi sektor pertanian.

Isu pertanian memang sudah lama menjadi pertengkaran antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Negara maju menghendaki penghapusan subsidi pertanian sebagai jalan memasuki pasar pangan negara-negara dunia ketiga, sedangkan hal ini dipertahankan oleh negara-negara berkembang seperti India, Amerika latin tetap mempertahankan subsidi bagi sektor pertaniannya.

Sementara , negara maju tidak berlaku adil dalam soal penghapusan subsidi ini, sampai sekarang ini negara-negara maju masih memberikan subsidi besar-besaran bagi sektor pertaniannya seperti Amerika Serikat tmemberikan subsidi pertanian mencapai US$ 106 miliar

Oleh karenanya, kami menyatakan sikap untuk memperingatkan Presiden Cq Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan untuk tidak menandatangani perjanjian apapun dalam forum KTM ke-9 di Bali tanggal 3-4 Desember 2013, mendesak Presiden RI Cq Menteri Perdagangan Gitawirjana untuk segera mempertanggungjawabkan kepada publik tentang kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibuat dalam WTO terdahulu, memerintahkan Pemerintah RI untuk segera mengevaluasi keberadaan Indonesia sebagai anggota WTO, dan mengutuk forum KTM ke-9 WTO yang akan diselenggarakan di Bali, karena WTO adalah Wold Trape Organisation, Word Terorism Organisation, dan  Wold Theft Organisation,” ungkap Zubeiri, Humas aksi.

Dilanjutkannya, WTO sendiri telah memiliki 150 anggota negara dibelahan dunia sejak berdirinya 1 Januari 1995  telah melakukan perundingan dan negoisasi dalam menciptakan regulasi dalam suatu sistem perdagang liberal oleh para anggotanya termasuk Indonesia yang faktanya Indonesia masuk dalam kategori negara lemah, baik sisi politik, budaya maupun ekonomi. Hal ini terutama terjadi setelah Indonesia meratifikasi perjanjian-perjanjian multilateral Word Trade Organization (WTO) tahun 1994 dan resmi menjadi angggota WTO pada tahun 1995 hingga sekarang.

“Ratifikasi perjanjian WTO yang ditindaklanjuti dengan pengesahan UU No.7 tahun 1994 pun memiliki konsekuensi hukumViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... », seluruh kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam perjanjian wajib didelegasikan seluruh peraturan perundang-undangan terutama menyangkut perdagangan barang, jasa dan kekayaan intelektual yang pada gilirannya diberlakukan sebagai hukum positif dalam hukum nasional yang harus diikuti Indonesia,” tegas Zubeiri.

Jelas sekali, kata dia, kaidah-kaidah hukum dalam seluruh perjanjian WTO secara subtansi bertentangan dengan norma dasar pancasila yang kita anut sebab didalamnya mendorong Indonesia untuk berperan aktif menjalankan sistem perdagangan bebas yang mengurangi bahkan cenderung menghilangkan peran negara dalam melindungi kepentingan nasional.

Menurutnya, Pemerintah juga tidak membangun kesiapan dalam negeri seperti daya saing domestik, infrastruktur, SDM dan industri dalam negeri, sehingga bisa dipastikan Indonesia akan menjadi korban WTO, yang salah satu contoh nyata Indonesia dibanjiri prosuk impor.

Sementara, pertemuan puncak di Bali akan menjadi arena pertempuran kepentingan nasional antara negara-negara maju berhadapann dengan yang baru berkembang, bagi negara maju yang dibelakangnya berderet kepentingan korporasi multi-nasional, pertemuan Bali diharapkan melapangkan jalan bagi agenda perdagangan bebas dunia. (alam)

(dibaca 511 X)