GNPK Kalbar Akan Hadiri Rakernas I di Semarang

| Share on Facebook

ellysius-aidi-dan-dwi-joko-prihantosh-mh

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Bertepatan pada peringatan Hari Anti KorupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » se-dunia 9 Desember 2016 mendatang, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) akan menggelar kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas I) di Semarang yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 8 s/d 10 Desember 2016 dengan tema “Mulailah Tidak Korupsi Dari Diri Sendiri.”

Ketua GNPK Kalbar Ellysius Aidy menuturkan, dalam kegiatan Rakernas nanti, pihaknya akan mengutus beberapa orang pengurus. Selain dirinya selaku ketua juga akan mengutus biro hukum dan advokasi Dwi Joko Prihanto,SH, MH.

Ia berharap, hasil  Rakernas yang akan diikuti nanti dapat  dituangkan  pada  Rakerda 2017 mendatang. “Inti Rakernas I tersebut adalah untuk menyatukan visi dengan pemerintah, khususnya kepada para penegak hukum baik  KPK, BPK, kepolisian, kejaksaaan, dan lembaga – lembaga hukum lainnya. Dari Rakernas tersebut  tentunya akan banyak masukan dari berbagai daerah,” jelas Aidy.

Berkenaan dengan adanya rencana kerja Pemerintah Pusat untuk penanganan kawasan perbatasan Kalbar, maka diperlukan pengawasan yang ketat. “Terutama masalah anggaran maupun professionalisme pekerja yang  melaksanakan pekerjaan pemerintah tersebut.”

Untuk itu ia menghimbau agar seluruh pengurus GNPK kabupaten/kota mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Rakerda yang dijadwalkan pada Januari s/d Februari 2017 mendatang. “Bagi yang sudah mendapatkan  mandat,  diharapkan dapat  berkerja  dengan baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh GNPK-RI Pusat,” pinta Aidy.

Dalam kesempatan yang sama, Dwi Joko Prihanto, SH, MH Biro Hukum dan Advokasi GNPK Kalbar berjanji, akan senantiasa mendukung program GNPK – RI dalam membangun jati diri bangsa. Selain itu, dukungan serupa juga disampaikan pihaknya kepada lembaga mitra KPK dalam hal dalam penegakan hukum,  khususnya terkait perkara korupsi di Kalbar. “Pada  intinya kita harus senantiasa membangun daerah agar bisa terhindar dari hal – hal yang merugikan masyarakat. Karena anggaran keuangan negara baik APBN maupun APBD diperuntukan bagi masyarakat,” tegas Dwi Joko.

Mengenai advokasi, lanjut Dwi,  ada proses  dan prosedurnya. “Apa yang akan dilakukan GNPK tentu ada  kaitannya dengan permasalahan yang timbul. Bagaimanan cara kami dari GNPK untuk  dapat  mengatasi dengan cara pendekatan hukum. Biro Advokasi memberikan pertimbangan hukum kepada GNPK-RI  khususnya wilayah Kalbar, apa yang harus  dilakukan  sehingga tujuan organisasi  bisa terwujud,” tandasnya. (Novi)

 
 

(dibaca 72 X)