Gratifikasi yang Seksi

| Share on Facebook

rosadi jamaniOleh : Rosadi Jamani

“Sayakan tidak meminta. Hanya dikasih, tak apa-apakan?” kata seorang kepala bidang di dinas yang ngurusi masalah pekerjaan umum.

Sepertinya memang tidak ada masalah. Biasa. Orang memberi seikhlasnya, tanpa diminta, itu boleh dan halal. “Biasa itu,” kata publik.

Itulah anggapan umum masyarakat mengenai pemberian sesuatu kepada pejabat. Uang itu dianggap uang terima kasih, uang lelah, uang rokok, uang fotokopi, atau istilah baru sekarang, uang pulsa. Kalau uang terima kasihnya hanya seratus ribu, maklum dah. Tapi, kalau uang terima kasihnya sampai Rp 10 juta, hayoo..! Inilah yang dinamakan gratifikasi. Memberikan sesuatu kepada pejabat atau penyelenggara negara dengan imbalan sesuatu. Walau diucapkan pemberian itu ikhlas, atau ditambah lilahitaala, tetap itu namanya gratifikasi. Berdasarkan aturan, itu termasuk korupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... ».

Persoalan gratifikasi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berbuih-buih menjelaskan, itu korupsi. Tetap saja banyak pejabat menganggap itu hal biasa. Nah, Selasa (23/9/2014), Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen datang ke Provinsi Kalbar. Di hadapan pejabat Kalbar, mulai dari Gubernur beserta jajarannya hanya menjelaskan soal gratifikasi. Apapun jenis pemberiannya, gratifikasi itu korupsi. Sekali lagi korupsi. Mudah-mudahan para pejabat di negeri Khatulistiwa sudah mengerti soal gratifikasi itu. Kalau sudah mengerti, berarti mulai Selasa itu tidak ada lagi gratifikasi, suap menyuap.

Tapi, apakah mungkin sedrastis itu menghilangkan budaya sopoi-menyopoi di negeri ini? Jawabannya saya sangat berat. Gratifikasi sudah membudaya. Orang sudah menganggapnya itu hal biasa. “Wajar dong dikasih, diakan sudah capek melayani kita. Wajar dong dikasih, wong dia sudah meluangkan waktu untuk kita.” Itu anggapan masyarakat secara umum. Mengubah hal yang biasa menjadi tidak biasa, sesuatu yang sangat-sangat sulit.

Terus terang, kalau saya berurusan dengan abdi negara, misalnya membuat KTP atau surat-menyurat di kantor pemerintah, saya sering menanyakan, “Apakah ada biayanya?” Kalau dijawab, tidak ada, berarti memang tidak ada biayanya. Kalau ada biayanya, saya harus bayar. Namun, berbeda ketika kita minta urusankan pembuatan surat pada orang dalam (abdi negara). Kebetulan ia mau urusan. Tak enak dong kalau tak dikasih. Nah, hal-hal seperti inilah yang sangat sulit untuk dihilangkan. Kecuali, seluruh abdi negara memang tidak mau dengan uang pemberian dari masyarakat. Kalau memang itu bisa dijamin tidak mau, saya yakin gratifikasi bisa hilang.

Selama orang masih suka dengan uang, apalagi uang itu dianggap halal, gratifikasi sangat sulit dihilangkan. Kate orang Melayu, “Ngimpi bise ngilangkan suap selama orang masih suke dengan duit.”

Hal paling riskan terjadinya gratifikasi adalah dinas yang menangangi proyek pembangunan dan pengadaan. Saat anggaran sedang dibahas di Dewan saja, praktik gratifikasi sudah ada. Memang sangat sulit membuktikan, namun itu nyata. Contoh kasus Hambalang. Begitu juga proyek di daerah, saat proyek sedang dibahas, sudah ada upaya meminta gratifikasi oleh pejabat maupun Dewan. Proyek bernilai kecil tentu tidak digubris. Tapi, proyek bernilai miliaran yang biasa jadi ladang gratifikasi. Para pengusaha berusaha sekuat tenaga mendapatkan proyek besar itu dengan cara apapun. Hal paling mudah mendapatkan proyek besar itu adalah dengan terlebih dahulu memberikan gratifikasi.

Pemberian gratifikasi saat proyek sedang dibahas itu, ada pembenaran baik dari pengusaha maupun pejabat. Pembenarannya uang dikasihkan itu bukanlah uang negara, melainkan uang pribadi pengusaha. Di sinilah letak “halal”nya gratifikasi itu. “Proyek sedang dibahas kok, uangnya juga masih di bank. Yang dikasihkan itukan uang pribadi, bukan uang negara,” alasan salah satu pengusaha.

Memang bukan uang negara yang dipakai, namun yang jadi masalah, tidak boleh memberi pejabat negara dalam bentuk apapun. Itu yang mesti dipahami. Saya rasa di sinilah inti masalahnya. Akan sangat sulit memberantas praktik gratifikasi selama suka sama suka. KPK saja untuk memberantas gratifikasi harus melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kalau mengharapkan laporan dari masyarakat tak bakalan ketemu gratifikasi itu.

Kita lihat para pejabat, banyak memiliki kekayaan tidak wajar. Dari mana semua itu? Apakah dari gaji dan tunjangan? Saya jawab, tidak. Istilah umum di masyarakat, pejabat kaya itu ada dua kemungkinan. Pertama dapat harta warisan. Kedua, ya korupsi. Sumber korupsi paling memungkinkan dilakukan pejabat adalah gratifikasi. Mereka mendapatkan fee (imbalan) dari meneken kontrak proyek berkisar 5-10 persen. Ini sudah umum, namun sangat sulit untuk dibuktikan bila dilakukan secara formal. Bisa dibuktikan apabila ketangkap tangan atau melakukan pembuktian terbalik.

Apalagi kalau ketemu hukum di daerah, sepertinya sudah pesimis dulu. Hukum bila ketemu para pejabat sudah melempem duluan. Vonisnya kalau tidak bebas, ya dihukum tiga sampai lima bulan saja. Atau kasusnya tak jelas kapan diadili. Lemah dah. Kondisi hukum yang lemah membuat apapun upaya untuk menegakkan hukum, tanggapan masyarakat sudah pesimis.

Saya bukan pesimis gratifikasi bisa hilang di Kalbar. Optimis itu harus. Namun, mesti dilakukan peningkatan kesejahteraan di tingkat abdi negara. Gajinya harus tinggi dulu. Kalau gajinya masih morat-marit, takkan bisa jalan upaya tersebut. Kemudian, pengawasan juga harus ditingkatkan. Bukan antara pengawas dan yang diawasi suka berkolusi. Selanjutnya, pembersihan diri dari uang haram. Ini kaitannya dengan keyakinan kita pada Tuhan. Setiap uang haram yang masuk ke tubuh kita, ganjarannya adalah neraka. Mesti ada peningkatan semangat religisiusitas di tingkat abdi negara. Semoga mencerahkan!

*Penulis adalah Wartawan senior dan pengamat politik Kalbar

(dibaca 529 X)