Gubernur Cornelis Himbau Kabupaten/Kota Verifikasi Data BPJS Kesehatan

| Share on Facebook
Cornelis serahkan penghargaan BPJS

Ket Foto 1 : Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH bersama Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari berfoto bersama yang mewakili Bupati dan Walikota se Kalimantan Barat usai penyerahan sertifikat peserta JKN-KIS se-Kalbar. Ket. Foto 2 : Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH menyerahkan hadiah televisi kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagai Kabupaten yang cakupan peserta JKN-KIS tertinggi pesertanya se-Kalimantan Barat tahun 2016. Hadian diserahkan usai pembukaan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kepada Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan se Kalimantan Barat. Ket. Foto 3 : Gubernur Kalimantan barat Drs. Cornelis, MH., menyerahkan Sertifikat keikutsertaan dalam program JKN-KIS tahun 2016 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (12/5).

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH., mengimbau kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, setelah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) agar mensosialisasikan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jelas tugas dan tanggungjawab pejabat daerah mulai Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah sampai ke Kepala Desa. Ini dimaksudkan, agar bisa dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik pengawasan maupun tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Demikian, pesan Gubernur Cornelis ketika pembukaan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kepada Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan se Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (12/5).

“Aturannya yang jelas, agar para kepala daerah memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengawasan BPJS, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum yang tidak perlu,” ujar Cornelis.

Menurut Cornelis, jaminan kesehatan penting dan harus didukung semua pihak, baik Pemerintah, Pemberi Pelayanan Kesehatan, Ormas, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Lembaga Pendidikan, Peserta Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan maupun seluruh Penduduk Indonesia. Tujuannya, untuk keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional dan terciptanya cakupan jaminan kesehatan semesta 2019.

Mantan Bupati Landak itu juga mengingatkan, agar BPJS yang baru berjalan dalam kurun waktu dua tahun ini bisa melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan, baik tingkat dasar maupun rumah sakit. “Percepatan rekruitmen peserta terutama segmen badan usaha swasta, lembaga pendidikan, dan ormas. Badan usaha yang yang melanggar ketentuan JKN-KIS agar diberi sanksi, baik dalam pendaftaran seluruh karyawannya maupun pelaporan data serta ketepatan pembayaran iuran,” pinta dia.

Dijelaskan Cornelis, perkembangan jaminan kesehatan untuk Provinsi Kalimantan Barat sampai Maret 2016 adalah sebanyak 2.544.437 orang peserta dari 5.318.289 penduduk Kalbar atau 48% dari penduduk Kalbar. “Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka Kalbar masih di bawah rata-rata, yaitu 53,65%. Jadi, masih perlu kerjasama yang baik dalam hal perluasan cakupan kepesertaan di Wilayah Kalbar,” kata Cornelis.

Dalam hal peningkatan mutu pelayanan, sambung dia, BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan 359 fasilitas kesehatan tingkat pertama baik puskesmas, dokter praktek perorangan, maupun klinik pratama di wilayah Kalimantan Barat. Untuk fasilitas tingkat lanjut sudah bekerjasama dengan 60 rumah sakit di Kalbar.

Pada kesempatan itu, Cornelis juga meminta kabupaten dan kota untuk melakukan verifikasi data dan mengupdate data penduduk miskin secara berkelanjutan, kemudian menjaminnya ke dalam program JKN KIS, termasuk BUMS, agar mendaftarkan seluruh karyawannya. “Untuk SKPD agar mendaftarkan pegawai honornya. Masyarakat yang tidak membayar, karena tidak mampu bayar ataupun tidak mau bayar agar didata ! Jika karena miskin tidak mampu bayar, agar didorong untuk dijamin oleh pemerintah kabupaten/kota,” pinta Gubernur Cornelis.

Begitupun halnya dengan Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari. Ia berharap, khususnya Provinsi Kalimantan Barat harus dapat meningkatkan kualitasnya secara bertahap, yang mencakup seluruh penduduk Kalimantan Barat, sehingga Universal Health Coverage 1 Januari 2019 bisa terwujud. Sampai dengan saat ini, kata Andayani, secara nasional sudah 324 kota/kabupaten yang telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan, dengan jumlah total peserta 13,5 juta jiwa.

Untuk diketahui, Program JKN-KIS merupakan perwujudan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Sebelum adanya Program JKN-KIS, tidak semua masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan, karena keterbatasan kemampuan finansial. Beberapa wilayah memang telah mengembangkan suatu program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), namun masih banyak pula wilayah yang penduduknya belum memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan telah beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014, maka seluruh lapisan masyarakat pun mendapatkan akses yang terbuka terhadap pelayanan kesehatan melalui Program JKN-KIS, baik masyarakat pada segmen Penerima Bantuan Iuran, maupun dari segmen non Penerima Bantuan Iuran yang mendaftar secara mandiri maupun didaftarkan oleh pemberi kerjanya. “Selama 2 tahun 4 bulan beroperasi, saat ini kepesertaan Program JKN-KIS telah mencapai lebih dari 166 juta jiwa. Hal itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan jaminan pelayanan kesehatan,” ucap dia.

Sementara itu, untuk masyarakat yang tidak mampu dapat mengikuti Program JKN-KIS dengan didaftarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui integrasi Jamkesda ke dalam Program JKN-KIS. “Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama pada hari ini, untuk pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang kurang mampu di Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kapuas Hulu dalam skema Program JKN-KIS di Tahun 2016 ini. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi akselerator tercapainya cakupan semesta atau Indonesia-Universal Health Coverage, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat terlindungi dalam suatu jaminan kesehatan saat jatuh sakit,” tandas Andayani.  /Red

(dibaca 348 X)