Gugatan Soal Qanun Bendera Inkonstitusional

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, LANGSA – Gugatan perdata yang dilayangkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) kepada Gubernur dan DPRA atas Qanun (peraturan daerah) tentang bendera Aceh di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah tindakan inkonstitusional.

Pasalnya, sejauh ini Qanun yang memuat tentang penjelasan bendera bulan bintang sebagai bendera daerah Aceh belum disetujui oleh Pemerintah Pusat, kendati pihak legislatif di propinsi paling barat Nusantara itu telah mengesahkannya. Demikian dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bening, Sukri Asma di Langsa, Rabu (13/4/2016).

“Itu perbuatan inkonstitusional. Kita semua tahu bahwa Pemerintah Pusat belum menyetujui Qanun itu untuk dilaksanakan. Jadi apa yang dilakukan YARA adalah mencari sensasi popularitas,” ujarnya.

Menurut Sukri, secara teknis berkas gugatan yang diserahkan YARA ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dipastikan akan ditolak.

Diumpakannya, YARA saat ini memaksa seorang bayi untuk berjalan, padahal janinnya masih dalam kandungan. “Ini lucu, janin masih di kandungan kok dipaksa berjalan,” celetuk Sukri bernada parodi.

Dalam kacamata Sukri, Pemerintah pasti tidak akan mengizinkan bendera merah putih bersanding dengan bendera lain. Karena hemat dia, dalam satu negara tetap memiliki satu simbol bendera pemersatu.

Walau, lanjut dia, terkait bendera daerah itu ada tercantum dalam nota kesepaahaman damai antara Pemerintah RI dengan GAMPemerintah Aceh Tepati Janji, Din Minimi Serahkan Diri. Lanjut Baca ... ». Akan tetapi, bila bertabrakan dengan kemasalahatan umum terlebih keutuhan Negara pasti akan ditolak.

“Bila bertabrakan dengan keutuhan Negara, ya wajib ditolak,” tegas Sukri.

Dia mengilustrasikan, terdapat pasangan suami isteri yang kerap bertengkar sehingga mereka berpisah. Kemudian, keduanya sepakat berdamai dan rujuk kembali dengan berbagai persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat Agama dan norma di masyarakat.

Tapi, sambung dia, bila bertentangan tentu tidak bisa. “Isteri mau rujuk dengan suaminya dengan syarat boleh membawa laki-laki lain ke ranjang, walau suaminya rela namun ini kan bertentangan dengan syariat,” urai Sukri.

“Tidak begitu penting soal bendera. Itu hanya kepentingan politik segelintir oang saja. Rakyat butuh kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Ini paling utama,” pungkasnya. (alam)

(dibaca 171 X)