Hanya Fokus Menaikkan Anggaran Bantuan, Pemerintah Setengah Hati Membenahi Partai

| Share on Facebook

 

20161005_112059

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menaikkan alokasi anggaran negara untuk partai politik. Wacana kenaikan tersebut akan diusulkan dalam revisi PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Keuangan merupakan episentrum persoalan partai politik. Untuk menjalankan fungsi, partai politik membutuhkan dana besar. Hanya untuk operasional sekretariat dan rapat rutin, Dewan Pimpinan Partai (DPP) dapat menghabiskan dana sebesar Rp 20-30 Miliar. Sedangkan total dana yang dikeluarkan partai tingkat nasional hingga daerah mencapai rata-rata Rp 150-250 Miliar setiap tahunnya (ICW, 2015). Dari sisi pendapatan, uang yang bisa partai kumpulkan dari sumber legal, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan negara, sangat terbatas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat terdapat tiga faktor yang menyebabkan persoalan di atas, yaitu:

  1. Tidak berjalannya iuran anggota partai akibat fase krisis keanggotaan, partai tidak dibangun atas semangat keanggotaan, dan rendahnya upaya partai dalam mengumpulkan iuran anggota.
  2. Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai sehingga membuat publik enggan menyumbang partai politik. Hasil suveiCenter Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa hanya 27,75% masyarakat yang mengaku masih menaruh kepercayaan terhadap partai (CSIS, 2015).
  3. Minimnya jumlah bantuan negara terhadap partai politik. Negara, melalui APBN dan APBD mengalokasikan Rp 386 Miliar per tahun untuk partai tingkat nasional hingga daerah (Kemendari, 2016). Jumlah tersebut hanya 0,02% dari jumlah pendapatan negara TA 2016.

Akibat persoalan tersebut, partai memilih jalan pintas dengan membebankan kebutuhan pada kontribusi anggota yang duduk di jabatan publik, seperti anggota DPR/ D dan kepala daerah. Anggota DPR/ D umumnya diwajibkan membayar iuran wajib bulanan sebesar 10-40% dari gajinya. Selain iuran wajib, mereka juga diminta untuk mendanai kegiatan partai seperti musayawarah nasional, pemilu, dan ulang tahun partai, dalam jumlah yang besar.

Partai juga kerap memberlakukan uang pangkal atau mahar politik dalam pencalonan kandidat pemilu dengan dalih sumbangan untuk partai. Partai menutup mata dari mana kadernya mendapat dana-dana tersebut. Tidak heran apabila belakangan banyak terungkap kasus korupsi kader partai yang disebut-sebut beririsan dengan keuangan partai. Jalan pintas terakhir, partai juga menerima sumbangan pihak ketiga dalam jumlah besar yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Jalan pintas keuangan partai tersebut menimbulkan masalah baru. Pertama, partai tidak mandiri secara keuangan. Hal tersebut rawan berdampak pada penyusunan kebijakan dan keputusan partai. Kepentingan rakyat, ideologi, dan visi-misi partai dapat dikesampingkan akibat partai mengutamakan kepentingan pemodalnya. Kedua, persoalan ini dapat mengganggu kaderisasi partai yang sehat. Berapa kontribusi kader kepada partai menjadi salah satu faktor penentu saat pencalonan pemilu. Ketiga, persoalan ini membuat keuangan partai tidak dikelola secara akuntabel dan transparan. Alhasil, keuangan partai bukan hanya tidak terawasi tetapi juga tidak diketahui secara jelas. Persoalan terakhir yang merupakan akumulasi dari persoalan keuangan partai adalah korupsi kader partai yang diakibatkan tuntutan pendanaan partai. KPK menyebut bahwa 51% dari kasus yang telah inkracht ia tangani melibatkan kader partai (KPK, 2015).

Perbaikan Menyeluruh

Partai mengemban fungsi dan peran strategis dalam penyelenggaraan negara yang menganut sistem demokrasi. Partai merupakan rahim dari lahirnya penyelenggara negara, baik legislatif dan eksekutif tingkat nasional maupun daerah. Partai politik secara tidak langsung juga turut serta dalam pemilihan pimpinan lembaga negara dan penyusunan kebijakan. Persoalan keuangan partai ini dapat mengganggu partai dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut. Oleh karena itu, persoalan keuangan partai sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut.

Langkah Kemendagri dan Komisi II DPR untuk meningkatan bantuan keuangan partai adalah langkah yang tepat. Mendesign ulang bantuan keuangan negara untuk partai dapat menjadi pintu masuk reformasi partai. Mengingat strategisnya peran dan fungsi partai, negara sudah seharusnya tidak menutup mata terhadap polemik keuangan partai. Dana dari negara ini dapat mengurangi ketergantungan partai terhadap pendonor dalam jumlah besar dan kader partai di pemerintahan.

Namun, perlu diingat bahwa persoalan keuangan partai bukan hanya soal jumlah alokasi keuangan negara untuk partai. Selama ini, Kemendagri sekadar berfokus merevisi regulasi untuk menaikkan anggaran. Kenaikan yang saat ini diusulkan sebesar 50 kali lipat dari Rp 108,-, nilai per suara yang saat ini berlaku. Sebelumnya, yaitu pada 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mewacanakan Rp 1 Triliun anggaran untuk partai. Wacana yang berubah-ubah ini tidak disertai dengan dasar penghitungan dan pertimbangan yang jelas. Seharusnya, pemerintah memiliki basis argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, ada banyak persoalan lain, seperti tata kelola, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Revisi ketiga PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana diwacanakan Kementerian Dalam Negeri hanya akan menaikkan besaran alokasi uang negara tanpa membenahi persoalan keuangan partai lainnya. Dengan hanya menaikkan bantuan, harapan partai dapat menjadi lembaga yang berkontribusi positif terhadap pemerintahan dan pemberantasan korupsi sulit tercapai.

Dalam hal ini, ICW menilai bahwa persoalan keuangan partai perlu dijawab melalui revisi UU Partai Politik dengan berfokus pada tiga hal, yaitu sumber keuangan partai, alokasi penggunaan keuangan, dan pelaporan, pertanggungjawaban, serta sanksi. Dari hasil kajian yang kami lakukan, kami merekomendasikan:

No Hal Rekomendasi Revisi Pasal
1 Sumber keuangan partai Sumber keuangan partai terdiri dari:

1. Iuran dan sumbangan anggota (jumlah maksimal sumbangan anggota dibatasi).

2. Sumbangan perseorangan non anggota partai dan badan usaha/ perusahaan.

3. Alokasi APBN dan APBD kepada partai yang memperoleh kursi di DPR/ D dalam bentuk:

  1. Proporsional berdasarkan perolehan suara.
  2. Kebutuhan dasar partai dalam jumlah alokasi yang sama rata.
  3. Tidak langsung dalam bentuk pembebasan biaya sewa penggunaan gedung pemerintah untuk acara partai.
Pasal 34 ayat 1, 2, dan 3

Pasal 35

2 Peruntukan keuangan 1. Bantuan proporsional digunakan untuk pendidikan politik. Tujuan:

  1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam bernegara.
  2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat.
  3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa.

2. Bantuan yang besarannya sama (flat/ fix) digunakan untuk kegiatan operasional partai, yaitu:

  1. Operasional kesekretariatan.
  2. Kegiatan rutin partai politik seperti rapat tahunan partai.
  3. Kunjungan partai ke pengurus daerah.
Pasal 34 ayat 3a dan 3b
3 Pelaporan 1. Partai wajib membuat laporan keuangan yang mencakup laporan dari semua sumber penerimaan keuangan partai.

2. DPP wajib membuat laporan konsolidasi keuangan partai dari tingkat pusat hingga daerah.

3. Mekanisme audit dilakukan langsung oleh BPK kepada partai (tidak melalui Kemendagri/ Kesbangpol).

Pasal 34A
4 Audit 1. BPK melakukan audit kinerja terhadap partai politik. Audit tersebut menjadi langkah awal mendorong partai lebih akuntabel dalam konteks pelaksanaan fungsinya.

2. BPK berwenang menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi yang dilakukan DPP.

Pasal 39
5 Keterbukaan Informasi 1. Kewajiban mempublikasikan laporan keuangan perlu ditegaskan dalam UU Partai Politik.

2. Ketidakpatuhan terhadap publikasi laporan ini akan berimplikasi pada pemberian sanksi, baik yang diatur dalam UU Partai Politik maupun dalam UU KIP.

Pasal 39
6 Sanksi Perlu dibuat gradasi dan perbedaan sanksi yang jelas dalam UU partai. Dimulai dari sanksi adminisrasi hingga pidana, disesuaikan dengan perbuatan pelanggaran dan frekuensi pelanggaran. Pasal 47
7 Pengawasan Pengawasan dana politik yang fungsional dan tersebar di beberapa lembaga menyebabkan lemahnya kontrol terhadap keuangan partai. Perlu ada satu lembaga khusus mengawasi keuangan partai politik secara keseluruhan, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

Kenaikan bantuan keuangan negara perlu dimaknai sebagai satu bagian dari paket upaya pembenahan keuangan partai politik. Dengan pembenahan secara parsial, partai diyakini tidak akan bertransformasi menjadi lembaga yang lebih baik dan terpercaya. Oleh karena itu, kami mendesak agar:

    1. Kemendagri tidak hanya fokus menaikkan jumlah anggaran bantuan keuangan negara untuk partai tetapi juga persoalan lain, yaitu tata kelola, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, transparansi, dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
    2. Pemerintah dan DPR melakukan revisi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik untuk mereformasi tata kelola keuangan partai politik yang lebih baik.
  • Partai politik berkomitmen untuk membenahi keuangan partai dengan mendukung revisi pengaturan keuangan partai yang mendorong partai transparan dan akuntabel. Release ICW

 (dibaca 119 X)