Hari Buruh, Nelayan Kuala Karang Lapor Usaha Tambak di Hutan Lindung

| Share on Facebook

demo buruh kalbarLENSAKAPUAS, PONTIANAK – Warga Desa Kuala Karang, Kabupaten Kubu RayaKPPS Pertanyakan Pemotongan Honor oleh KPUD KKR. Lanjut Baca ... », Andika, yang ikut turun dalam aksi Front Pembela Rakyat (FPR) dan Mahasiwa pada peringatan hari buruh internasional, mengungkapkan, penanganan kasus pembabatan Hutan Lindung untuk areal tambak yang ada di desanya hingga kini belum jelas. Padahal, kata dia, persoalan tersebut sudah dilaporkan dan ketahui seluruh pihak yang berkompeten. “Kami yang awam masalah hukum, datang mempertanyakan masalah ini,” ujar Andika di Ruang Sentra Kelayanan Polisi Mapolda kalbar, Kamis, 01 Mei 2014.

Pada masa kepemimpinan Bupati Kubu Raya, Muda Mahenda, tahun 2009 silam, ulas Andika, orang nomor satu di KKR itu pernah mengeluarkan statemen dan surat edaran tentang pelarangan membuat tambak .

“Alasannya, karena tambak di Kuala Karang berada di wilayah hutan lindung. Atas dasar tersebut kami pernah mendatangi DKP, Dithutbun, DPRD KKR, dan 2 kali menatangi DPRD Provinsi Kalbar. Kami menghadap komisi B, semua fraksi ketika itu menyarankan kepada eksekutif Kabupaten Kubu Raya supaya menyelesaikan masalah kami,” ungkap Andika.

Dikatakannya, bahwa mereka pernah mengadakan audiensi ke kantor Bupati KKRMenyongsong Perubahan Birokrasi Pemerintahan di KKR. Lanjut Baca ... ». “Menurut Bupati ketika itu, statemen dalam surat tersebut dia yang buat. Dan beliau mengatakan akan menyelesaikan masalah ini, tapi mulai tahun 2009 sampai sekarang tambak yang ada di desa Kuala Karang itu tetap beroperasi. Kami mempertanyakan, Muda yang salah atau tambaknya?” tanya Andika.

Menurutnya, pada tahun 2009 silam, tambak tersebut juga pernah dipasang police line. Namun, kata dia, tanpa sepengetahun masyarakat police line tersebut dibuka dan tambak kembali beroperasi.

“Karena awam soal hukum, maka apakah kami salah untuk mempertanyakan itu kepada pihak hukum dan instansi terkait, bahkan lewat perjuangan kami mempertanyakan kepastian hukum itu, barang kali ada beberapa kawan yang mungkin salah, maka beberapa kawan akhirnya dituduh dengan perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian, sekarang ada 4 orang teman kami, Hamdan, Yopiatul, Iwan, dan Jono yang dikatakan tersangka, tapi kami belum dapat surat dari kepolisian Teluk Pakedai, dikatakan tidak tersangka, tapi kami dikenakan wajib lapor. Ini yang perlu kami pertanyakan,” beber warga Kuala Karang kepada petugas SPK Polda Kalbar.

“Kejadiannya begini, di Kuala Karang itu sudah biasa kalau tambak sudah panen itu akan diracuni dan dimasukan bibit kembali. Kebiasaannya, tambak yang sudah dipanen, kawan-kawan ngambil ikan-ikan alam di lokasi tambak yang sudah dipanen. Jadi, ada penjaga tambak yang mengatakan tambak tersebut sudah dipanen, jadi kawan-kawan mengambil ikan di situ, nyatanya ada ikan bandeng. Ada beberapa kawan yang tidak mengambil bandeng, karena merasa curiga ditipu. Jadi, kawan-kawan pulang, ikan yang sudah ditangkap dikembalikanpun mati, sehingga beberapa ekor dibawa pulang,” tutur Andika.

Kemudian, lanjut warga Kuala Karang itu, rekan-rekannya terprovokasi oleh penjaga tambak yang menyuruh untuk memanen ikan di tambak itu. “Jadi, diprovokasi, spontanitas kawan-kawan secara beramai-ramai mengambil ikan divtambak yang menurut penjaga itu sudah dipanen. Setalah itu, baru dilaporkan. Yang dipanggil hanya 4 orang, yang ngambil ramai,” tukasnya.

Berdasarkan penuturan kepala desa setempat, kata Andika, tambak di Kuala Karang illegal. “Tapi menurutnya, dia tidak punya otoritas menyelesaikan persoalan tersebut.” (novi)

(dibaca 558 X)