HUT Otda ke XXI, Cornelis : Tetap Pegang Teguh Pancasila

| Share on Facebook
hut otda

Caption FOTO : Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, membacakan Amanat Menteri Dalam Negeri pada HUT Otonomi DaerahRUU Pemekaran 8 Propinsi dan 57 Kabupaten di Indonesia. Lanjut Baca ... » ke-XXI, di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (24/4)./Ft. Istimewa

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, mengingatkan agar dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah khususnya Kalimantan Barat supaya tetap berpegang teguh pada landasan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indoensia. Dalam keseharian pun minimal bisa menjalankan dua nilai, sehingga bisa menjauhkan masyarakat dari intoleransi,” Saya sebagai wakil pemerintah pusat perlu menambahkan bahwa kita di dalam menjalankan otonomi daerah harus berlandaskan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD Negara Republik Indonesia 1945  dalam dalam Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Untuk Otonomi daerah ini harus memiliki nilai ini minimal dua nilai yang dilakukan setiap hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bermasyarakat.” Ujar Cornelis, menambahkan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri, pada HUT Otonomi Daerah ke-XXI, di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (24/4). Hadir Kapolda Kalbar Irjen Pol. Musyafak, yang mewakili Pangdam XII Tanjungpura, dan Forkompinda, serta Kepala Dinas Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Menurut Cornelis, tren politik era otonomi daerah, dimana  kesempatan diberikan seluas-luasnya namun harus tetap bertanggung jawab kepada daerah. Aparatur pemerintah, terutama Aparat Sipil Negara (ASN) betul-betul sebagai pemersatu bangsa, “Kita (ASN) tidak perlu ikut demo, tidak perlu harus calon itu dan ini, jabatan sudah diberi, semua fasilitas sudah diberi, bekerjalah sesuai tugas dan tanggung jawab,” ujar Mantan Bupati Landak itu.

Dalam amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, yang dibacakan Gubernur Cornelis, terungkap cukup banyak Pemerintah Daerah yang mengembangkan Electronic-government dalam penyediaan pelaksanaan publik baik Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/kota. Dalam mengelola otonomi daerah, cara-cara konvensional harus titinggalkan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pada HUT Otda yang mengambil tema, Dengan semangat Otonomi Daerah, kita tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government, ada empat makna pokok yakni, Pelaksanaan otonomi daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai kepentingan masyarakat, kemudian, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau electronic-government, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Selain itu, Ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis electronic-government membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah. Terakhir, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic-government, akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan aparatur pemerintahan daerah yang bersih.

Berkenaan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI Tahun 2017 ada lima arahan Menteri Dalam Negeri, yakni, Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah, harus senantiasa terjalin hubungan harmonis antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai sesame unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah, termasuk hubungan harmonis dengan seluruh unsur Forkompinda. Kemudian, Tingkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan profil pemerintahan daerah yang bersih, melalui reformasi birokrasi serta peningkatan kapasitas dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, baik Kepala Daerah, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Prioritaskan program pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didukung dengan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien transparan dan akuntabel. Dan Tingkatkan daya saing perekonomian daerah ditengah percaturan ekonomi global dan regional termasuk era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui pengelolaan potensi ekonomi daerah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha. Serta juga, Tingkatkan keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi dan dokumentasi public di lingkungan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. (humasprov/red)

(dibaca 113 X)