ICW : Cacat Prosedur, Pengajuan Hak Angket DPR Tidak Sah

| Share on Facebook
Ft.antikorupsi.org

Ft.antikorupsi.org

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Sidang Paripurna anggota DPR RI pada Jumat (28/4/2017) yang salah satu materi pembahasannya adalah mengenai hak angket DPR RI terhadap KPK RI dinilai cacat prosedur.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, wacana tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, terutama sejak salah satu anggotanya, Miryam S. Haryani, diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » KTP elektronik (KTP-el).

Mencermati Sidang Paripurna yang terjadi hari ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Pengambilan keputusan Tidak Sah dan sepihak

Ketentuan mekanisme angket diatur dalam Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR/DPRD dan DPD (baca MD3).

Ketentuan tersebut berbunyi : Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Mekanisme ini justru tidak dilakukan oleh pimpinan sidang. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah segera mengetok palu sidang untuk mengambil keputusan. Interupsi dari anggota-anggota yang menolak pengambilan keputusan sidang tersebut justru diabaikan. Alhasil, banyak anggota sidang yang walk out dan tidak turut dalam voting yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKB.

  1. Tindakan Fahri Hamzah illegal dan sewenang-wenang (abuse of power)

Tindakan wakil ketua DPR yang memutuskan sepihak tanpa adanya persetujuan anggota, merupakan tindakan illegal dan sewenang-wenang. Lebih lanjut lagi, tindakan ini merendahkan hak masing-masing anggota DPR untuk memberikan sikap atas pengajuan hak angket tersebut. Kewenangan pengambilan keputusan bukanlah hak pimpinan, melainkan pada anggota.

  1. Angket tidak dapat dilakukan

Oleh karena prosedur formal tidak terpenuhi, maka Hak Angket cacat hukumViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... » dan tidak bisa dilanjutkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu datang ke forum yang illegal dan cacat hukum tersebut. Red

(dibaca 67 X)