ICW : Hentikan Pengistimewaan Koruptor !

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mendesak Menkumham untuk menghentikan pengistimewaan terhadap napi koruptor. “Perlakuan istimewa terhadap narapidana koruptor bukan baru satu kali saja terjadi pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Satuan Tugas Anti Mafia Hukum pernah melakukan sidak ke Lapas Pondok Bambu dan menemukan unit sel mewah milik terpidana perkara korupsi, Artalyta “Ayin” Suryani pada 2009. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana juga pernah melakukan sidak ke Lapas Sukamiskin pada 2013,” ungkap Lalola melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/3).

Pada sidak Wamenkumham Denny Indrayana ke Lapas Sukamiskin Bandung, ulas Lalola, ditemukan bahwa para terpidana perkara korupsi menempati sel-sel mewah dengan fasilitas-fasilitas yang tidak sepantasnya diperoleh warga binaan. “Hal ini menunjukkan bahwa masih buruknya kontrol dan perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan, termasuk tidak berjalannya mekanisme sanksi bagi para sipir maupun kepala lapas yang turut melanggengkan perlakuan istimewa ini,” kata dia.

Meski banyak diprotes dan dinilai diskriminatif, lanjutnya, namun keistimewaan yang diterima oleh koruptor selama menjalani hukuman masih terjadi di era pemerintahan Jokowi. Akibat keistimewaan yang diberikan pemerintah, di Indonesia Napi Koruptor tergolong kasta tertinggi dan masuk kategori kelas elit dibandingkan napi dalam perkara pidana lainnnya. Jika dilain penjara mengalami minimnya fasilitas dan over kapasitas penghuni, namun hal ini tidak terjadi di lapas sukamiskin. Sepanjang koruptor dianggap sebagai “raja” maka tidak akan muncul efek jera buat mereka. Pemerintah juga akan selalu dicap diskriminatif.

“Dalam pemberitaan di media belum lama ini, diketahui bahwa para koruptor di Lapas Sukamiskin masih menerima perlakuan istimewa meski sudah berstatus sebagai narapidana perkara korupsi. Keistimewaan yang mereka terima antara lain adalah, memiliki dan memakai telepon genggam dan laptop di dalam lapas, dan dapat menerima kunjungan selain di ruang besuk bahkan diluar jam besuk/kunjungan,” beber Peneliti Hukum ICW .

Fasilitas maupun sarana yang tak sepantasnya ini, dikatakan Lalola, menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme kontrol dan tata kelola lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah teritori Kementerian Hukum dan HAM. Keistimewaan akan sejumlah fasilitas tersebut juga dinilai melanggar hukum. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa, narapidana dilarang membawa televisi dan radio, atau media elektronik yang lain ke dalam lapas untuk kepentingan pribadi.

“Peraturan ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf j peraturan ini menyebutkan bahwa, Narapidana atau tahanan dilarang memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya,” jelas dia.

Pemberian fasilitas istimewa yang tidak sepantasnya diperoleh oleh para narapidana, menurut Lalola, menunjukkan adanya fungsi kontrol atau pengawasan yang tidak berjalan dan membutuhkan perbaikan tata kelola dan pemberian sanksi bagi para petugas yang diduga lalai dalam mengawasi dan bahkan turut membantu pemenuhan fasilitas-fasilitas istimewa tersebut.

Sudah sepatutnya para narapidana mendapat pembatasan kemerdekaan, karena esensi dari pemidanaan antara lain adalah agar para terpidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini tidak akan dapat tercapai jika narapidana tidak mengalami perbedaan antara perlakuan yang diterimanya sebagai warga negara yang merdeka, dibandingkan dengan ketika narapidana menjadi warga binaan. “Untuk itu, perbaikan tata kelola dan pengetatan pengawasan serta sanksi yang keras terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan, baik narapidana maupun petugas yang terlibat di dalamnya, adalah suatu hal yang mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi terulangnya perbuatan serupa,” tegas Lalola Easter.

Melihat masih cukup problematiknya pengelolaan lembaga pemasyarakatan, mungkin sudah waktunya sanksi sosial diberlakukan bagi terpidana korupsi. Sepatutnya ada pendekatan penghukuman lain selain pidana badan, seperti pemiskinan koruptor dan juga dengan mempermalukan para koruptor secara sosial. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pencabutan ijazah oleh institusi pendidikan yang bersangkutan, pencabutan hak politik, maupun sanksi sosial lainnya.

Untuk itu, pihaknya menuntut agar Menkumham, Yasona Laoly melakukan:
1. Penghapusan keistimewaan atau fasilitas khusus terhadap napi koruptor. Aturan soal tata tertib napi selama dirutan dan lapas harus ditegakkan dan diberlakukan sama untuk semua narapidana termasuk narapidana korupsi.
2. Perbaikan pengawasan terhadap para petugas lapas, maupun jajaran yang berada di bawah pengampuannya seperti Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat maupun Kalapas Sukamiskin;
3. Melakukan pergantian posisi terhadap para pihak yang diduga turut serta atau lalai dalam melakukan pengawasan terhadap napi, mulai dari Kalapas Sukamiskin, hingga Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat;
4. Audit terhadap kinerja pengelolaan lapas, dengan membentuk sebuah tim audit eksternal independen yang tidak berasal dari Kemenkumham maupun DPR RI. Red

(dibaca 248 X)