ICW Laporkan Kejagung dan Mabes Polri Ke KIP

| Share on Facebook
Ft.antikorupsi.org
Ist. Ft.antikorupsi.org

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Kejagung dan Mabes Polri ke KIP (KIP), karena dua lembaga penegak hukum tidak memberikan informasi publik berupa data penanganan perkara korupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » sejak tahun 2010 sampai 2014. Selain itu, dua lembaga ini juga tidak merespon permintaan informasi anggaran serta jumlah penyidik kasus korupsiPenegakan Hukum, Kajati Kalbar Warih Gandeng Media Masa. Lanjut Baca ... » yang terdapat di Kepolisian dan Kejaksaan seluruh Indonesia.

Dalam keterangan tertulis ICW yang diterima LensaKapuas, Senin (21/12), ICW melaporkan dua lembaga ini pada KIP pada tanggal 14 Desember 2015. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikSidang Perdana KIP Kalbar, Termohon Mangkir Sidang. Lanjut Baca ... », KIP akan melakukan mediasi antara ICW dengan Kejaksaan dan Kepolisian terkait dengan perkara ini.

Dari keterangan Lais Abid dan Wana Alamsyah Divisi Investigasi ICW,  pihaknya melakukan pemantauan perkembangan penanganan perkara korupsi yang berstatus penyidikan dan telah memiliki tersangka di Kejaksaan dan Kepolisian.

“Berdasarkan pemantauan ditemukan terdapat 1.169 kasus korupsi senilai Rp 9,6 triliun yang belum jelas perkembangan penanganannya. Dari total tunggakan kasus tersebut, 857 kasus dengan kerugian negara Rp 7,7 triliun ditangani Kejaksaan dan 304 kasus dengan kerugian negara Rp 1,8 triliun ditangani Kepolisian.

Selain informasi perkembangan, ICW juga meminta informasi atau data besarnya anggaran dan realisasi penangan perkara korupsi yang terdapat di Mabes Polri, Kejagung, Polda, Kejati, Polres dan Kejari diseluru Indonesia. Informasi ini penting untuk mengetahui berapa besar alokasi dana serta realisasinya penanganan perkara korupsi yang dimiliki masing-masing unit di Kejaksaan dan Kepolisian. Tidak hanya itu, ICW juga meminta informasi berapa banyak penyidik korupsi yang terdapat pada masing-masing unit kerja penindakan korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian.

Anggaran dan banyaknya penyidik akan menjadi acuan untuk mengukur kapasitas penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan dimasing-masing tingkatan. Selain itu, data dan informasi ini juga penting untuk menilai kinerja penindakan masing-masing unit tersebut.

Sayangnya, maksud baik ICW meminta informasi tersebut tidak direspon oleh Kejagung dan Mabes Polri. Sejak surat permintaan informasi diajukan pada tanggal 28 September 2015, dua institusi tidak merespon permintaan informasi ini. Bahkan, ICW juga melayangkan surat pada pada atasan PPID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kejagung dan Mabes Polri pada tanggal 16 Oktober 2015 ICW juga tidak dihiraukan.

Puncaknya adalah ketika 30 hari kerja sejak surat keberatan ICW yang disampaikan pada atasan PPID Kepolisian dan Kejaksaan tidak digubris maka ICW berhak menurut UU KIP melaporkan dua institusi tersebut pada Komisi Informasi Pusat.”

Atas dasar itu, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ICW merekomendasikan Komisi Informasi Publik untuk memanggil dua institusi terlapor untuk menghadiri sidang mediasi. “Terkait hal ini, ICW mendesak Komisi Informasi Publik untuk segera memanggil pejabat Mabes Polri dan Kejagung terkait perkara ini.”

Dari hasil investigasi ICW terhadap dua lembaga penegak hukum tersebut, setidaknya ada 10 Kejati dan Polda yang mempunyai tunggakan kasus korupsi, yakni sebagai berikut :

10 Kejaksaan Tinggi yang menunggak kasus korupsi terbanyak

No Kejati Jumlah Kasus Kerugian Negara (Rp miliar)
1 Jawa Timur 64 269,1
2 Sulawesi Selatan 56 97,1
3 Sumatera Utara 51 1.286,2
4 Jawa Barat 46 325,5
5 Aceh 46 338,9
6 Riau 45 1.517,2
7 NTT 40 609,2
8 Jambi 39 64,5
9 Maluku 34 36,9
10 Jawa Tengah 29 111,5

 

10 Kepolisian Daerah yang menunggak kasus korupsi terbanyak

No Polda Jumlah Kasus Kerugian Negara (Rp miliar)
1 Sumatera Utara 30 94,6
2 Jawa Timur 22 14,8
3 Aceh 21 133,6
4 Sulawesi Selatan 18 34,3
5 Jawa Tengah 16 22,3
6 Bengkulu 15 15,1
7 Jawa Barat 15 31,1
8 Kalimantan Timur 11 122,4
9 NTT 11 7,5
10 Sulawesi Utara 11 42,2

 

(dibaca 367 X)