ICW : Tingkat Kepatuhan Kader Parpol Lapor LHKPN di Bawah 50 Persen

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Sebagai penyelenggara negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwajibkan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum, selama, dan setelah menjabat. “Namun, KPK menyebutkan bahwa masih banyak anggota DPR 2014-2019 belum menyerahkan laporan LHKPN,” ujar Adnan Topan Husadho dalam keterangan tertulis Indonesia Corruption Watch kepada LensaKapuas, Selasa (22/03) kemarin.

Persoalan ini, kata dia, bukan hanya menjadi catatan merah bagi DPR, tetapi juga bagi partai politik yang telah mencalonkan mereka dalam pemilu. Oleh karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) memetakan persoalan dan tingkat kepatuhan penyerahan LHKPN anggota dewan per partai politik. “Hasilnya, diketahui seluruh partai mempunyai kader yang tidak patuh. Bahkan, terdapat partai politik dengan tingkat kepatuhan kadernya kurang dari 50%,” tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, ICW, Indonesia Parliamentary Center (IPC), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) akan publikasi media. (Red)

(dibaca 134 X)